Gandeng 14 Kabupaten, Kementan Perkuat Keberlanjutan Proyek UPLAND Demi Ketahanan Pangan

CIBUBUR — Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah dari 14 kabupaten merumuskan strategi keberlanjutan program pertanian dataran tinggi melalui penandatanganan Naskah Komitmen Bersama Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu 2027–2029. Kesepakatan strategis ini dicapai dalam Workshop Nasional Exit Strategy Proyek The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) yang berlangsung di Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pertengahan Oktober 2026.

Langkah penandatanganan komitmen yang dirangkai dengan penyerahan dokumen penuntun (roadmap) UPLAND tersebut menjadi fondasi utama transisi pengelolaan proyek dari pemerintah pusat ke daerah. Forum ini mengikutsertakan 14 bupati dari wilayah sasaran serta lembaga pendanaan internasional, yakni International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Islamic Development Bank (IsDB).

Fokus Transisi Pengelolaan Mandiri dan Konsolidasi Aset

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, menegaskan bahwa purnanya masa proyek UPLAND harus ditandai dengan kesiapan daerah untuk mengelola seluruh hasil pembangunan secara mandiri. Menurutnya, komitmen kuat lintas pemerintah daerah dan pusat diperlukan agar investasi fisik maupun kelembagaan yang telah dibangun tetap memberikan dampak berkelanjutan.

“Keberlanjutan Proyek UPLAND merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional di dataran tinggi,” ujar Hermanto menegaskan pentingnya konsolidasi pascaproyek.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek UPLAND, Risda Sinaga, menyampaikan bahwa kerangka konsolidasi keberlanjutan bertumpu pada pengelolaan aset secara efisien. Aset-aset vital yang dialihkan meliputi infrastruktur fisik pertanian, alat dan mesin pertanian (alsintan), kelembagaan ekonomi petani, hingga jaringan akses pembiayaan mikro.

Sinergi pengelolaan aset dari tingkat pemerintah kabupaten hingga desa juga ditekankan oleh Project Manager UPLAND Kementan, Muhammad Ikhwan, serta Direktur Irigasi Pertanian Kementan, Liferdi Lukman. Keduanya menyoroti pentingnya merawat sarana irigasi dan infrastruktur penunjang sebagai tulang punggung sistem agribisnis hulu-hilir (on-farm dan off-farm).

Apresiasi Praktik Baik Agribisnis Dataran Tinggi

Sebagai bentuk dorongan atas pencapaian daerah, Kementan menyerahkan penghargaan UPLAND Award 2026 kepada tiga kabupaten yang dinilai berhasil mengembangkan komoditas unggulan secara terpadu dan berdaya saing:

Kabupaten Magelang: Menerima penghargaan kategori Pengembangan Agribisnis Padi Organik Berkelanjutan.
Kabupaten Garut: Menerima penghargaan kategori Agribisnis Kentang Berdaya Saing.
Kabupaten Banjarnegara: Menerima penghargaan kategori Peternakan Domba Batur Terintegrasi.

Praktik baik dari ketiga wilayah tersebut diharapkan menjadi percontohan nasional dalam mengintegrasikan kegiatan produksi, pengolahan pascapanen, penguatan kapasitas koperasi petani, hingga perluasan akses pasar. Melalui konsolidasi hasil pembangunan ini, sistem pertanian terpadu di wilayah dataran tinggi diharapkan terus berputar secara mandiri guna menopang ketahanan pangan dan kesejahteraan petani secara jangka panjang.