MALANG TODAY – Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil merebak di sejumlah kota besar di Indonesia pada Selasa (20/10). Unjuk rasa yang digelar serentak di Jakarta, Yogyakarta, hingga Bandung ini ditujukan untuk memberikan evaluasi kritikan atas dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di Jakarta, massa aksi yang terdiri dari aliansi mahasiswa seperti BEM Universitas Indonesia (BEM UI) dan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) berkumpul di kawasan Patung Kuda dan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Jalur menuju Istana Negara tertahan di Jalan Medan Merdeka Selatan akibat barikade keamanan petugas.
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menegaskan bahwa momentum dua tahun pemerintahan ini menjadi titik balik keresahan publik terhadap kinerja rezim. “Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan,” lugasnya di tengah kerumunan massa.
Lima Tuntutan Utama Massa Aksi
Dalam demonstrasi di Jakarta, elemen mahasiswa membawa spanduk bertuliskan evaluasi kritis dan menyuarakan lima poin tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional, memulihkan kesehatan masyarakat, serta mencabut izin korporasi yang terbukti merusak lingkungan.
2. Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi nasional dan mengembalikan kepercayaan pasar.
3. Menghentikan segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.
4. Memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara adil dan transparan.
5. Menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, serta fasilitas pelayanan publik agar lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Gelombang Aksi Menjalar ke Daerah
Aksi serupa terjadi di Yogyakarta. Elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi—termasuk Serikat Mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, HMI Cabang Yogyakarta, hingga Front Mahasiswa Nasional (FMN)—menggelar long march dari Parkir Abu Bakar Ali menuju Gedung DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer.
FMN Yogyakarta menyoroti beberapa isu krusial regional maupun nasional, seperti tingginya harga bahan pokok dan BBM, penanganan karhutla yang dinilai lambat, hingga kritik atas meluasnya peran militer di ranah sipil.
Sementara itu di Bandung, aksi unik ditunjukkan oleh kelompok aktivis lingkungan dan pesepeda melalui gerakan “Mengayuh ke Istana”. Rombongan bertolak dari Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, menuju Istana Negara di Jakarta.
Kordinator Aksi, Kidung Saujana, menjelaskan bahwa empat perwakilan pesepeda akan menempuh rute Bandung–Jakarta dengan melintasi Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Mereka dijadwalkan tiba di Istana Negara pada Kamis (22/10) untuk menyerahkan tuntutan penanganan karhutla dan penataan kembali status kawasan hutan.
Respon Pemerintah Atas Gelombang Unjuk Rasa
Menanggapi aksi massa tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengapresiasi masukan yang disampaikan oleh elemen mahasiswa dan masyarakat.
Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa pemerintah terus mengkaji opsi status Karhutla sebagai bencana nasional dengan mempertimbangkan berbagai dampak strategis.
“Pemerintah mengkaji terus baik-buruknya menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional. Selama pemerintah masih mampu menyelesaikan sendiri, pemerintah belum berharap keterlibatan pihak luar,” terangnya.
Syahganda menegaskan, penindakan hukum terhadap korporasi pembakar hutan telah berjalan. Selain itu, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi pasar modal, menjamin kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, serta mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu di tubuh birokrasi.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post