Konsensus Pasar Memproyeksikan BI-Rate Melonjak ke Level 6 Persen pada RDG Oktober 2026

Bank Indonesia (BI) diproyeksikan bakal kembali mengambil langkah protektif dengan mengerek suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 20–21 Oktober 2026. Kebijakan pengetatan moneter ini dinilai sangat krusial untuk membendung gelombang tekanan ekonomi global serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan perekonomian nasional.

Keputusan resmi mengenai arah kebijakan moneter tersebut dijadwalkan akan diumumkan secara langsung oleh jajaran Dewan Gubernur BI dari Gedung Thamrin, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026).

Proyeksi dan Sinyal Pengetatan Moneter Lanjutan

Chief Economist Bank Danamon, Irman Faiz, mengindikasikan bahwa opsi kenaikan suku bunga ini merupakan respons rasional atas dinamika pasar keuangan internasional yang belum kondusif. Ia memperkirakan, tren kenaikan suku bunga acuan bahkan berpeluang berlanjut hingga menyentuh level 6,25% pada akhir 2026 jika ketidakpastian eksternal terus membayangi pasar keuangan domestik.

Langkah pengetatan ini menambah panjang deretan penyesuaian suku bunga acuan sepanjang tahun. Sejak Mei 2026, BI-Rate telah dikerek secara bertahap dari level 4,75% menjadi 5,25% (naik 50 bps), dilanjutkan dengan kenaikan 25 bps pada RDG Mingguan 9 Juni hingga menjadi 5,5%, dan dinaikkan kembali sebesar 25 bps pada RDG Bulanan Juni 2026 yang menempatkan suku bunga di posisi 5,75%.

Tingginya Yield Global dan Defisit Transaksi Berjalan

Sejumlah pemicu utama yang melandasi proyeksi pengetatan moneter ini meliputi tingginya imbal hasil (yield) obligasi global, melonjaknya risiko arus modal keluar (capital outflow), serta tingginya kebutuhan pembiayaan eksternal Indonesia. Selain itu, proposal reklasifikasi indeks MSCI turut memicu eskalasi ketidakpastian bagi para investor.

Kondisi ini diperberat oleh catatan kinerja eksternal Indonesia. Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2026 membengkak hingga US$ 12,5 miliar, atau setara dengan 3,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lonjakan defisit yang signifikan dalam satu kuartal tersebut mempertegas urgensi BI dalam meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar tetap kompetitif di mata investor asing.

Mencegah pelemahan rupiah secara berkepanjangan menjadi hal vital untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Namun, bank sentral dihadapkan pada dilema kebijakan: menahan depresiasi rupiah tanpa menekan sektor riil secara berlebihan. Kenaikan suku bunga memang konsekuen terhadap naiknya biaya kredit dan investasi domestik, tetapi pembiaran depresiasi rupiah juga berisiko melonjakkan biaya input bahan baku impor dan beban utang valas korporasi.

Empat Strategi Non-Suku Bunga Penopang Sektor Riil

Guna meminimalkan dampak negatif kebijakan pengetatan moneter terhadap laju pertumbuhan ekonomi domestik, BI didorong untuk mengoptimalkan empat instrumen pendukung non-suku bunga secara bersamaan:

Optimalisasi Insentif Lindung Nilai: Memaksimalkan fasilitas swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) agar biaya hedging lebih kompetitif. Saat ini, BI menawarkan diskon premi swap sebesar 15% untuk tenor 3 bulan, 20% untuk tenor 6 bulan, dan 25% untuk tenor 12 bulan guna menarik arus modal masuk bersih (net inflows).
Penguatan Operasi Moneter: Memanfaatkan instrumen operasi moneter dan penyediaan fasilitas likuiditas untuk mengantisipasi ketimpangan likuiditas antarbank serta memastikan pasar uang tetap berfungsi secara efisien.
Kebijakan Makroprudensial Longgar: Mengarahkan saluran makroprudensial untuk tetap memicu penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kualitas kredit.
Peluasan Transaksi Mata Uang Lokal (LCT): Mengakselerasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi bilateral demi memangkas ketergantungan terhadap dolar AS.

Kombinasi intervensi valas yang terukur, fleksibilitas imbal hasil instrumen moneter, serta komunikasi kebijakan yang konsisten diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional. Namun demikian, kelancaran saluran kredit dan pertumbuhan usaha domestik pada akhirnya tetap membutuhkan kepastian regulasi, prospek penjualan korporasi yang solid, serta permintaan pasar yang sehat.