Mayoritas UMKM Belum Sejahtera, Cuma 21,7 Persen Debitur KUR yang Berhasil Naik Kelas

MALANG TODAY – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) generasi kedua yang bergulir sejak 2015 hingga 31 Juli 2026 telah mengucurkan pembiayaan fantastis mencapai Rp 2.320,88 triliun kepada 56,71 juta debitur, disokong subsidi bunga pemerintah sebesar Rp 225,22 triliun. Kendati demikian, efektivitas program ini terhadap kelas ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai belum optimal, lantaran tingkat debitur yang berhasil naik kelas baru menyentuh angka 21,7%.

Kondisi tersebut terungkap dalam dokumen risalah kebijakan bersama yang disusun oleh IFG Progress dan LPEM FEB UI. Kajian tersebut menggarisbawahi adanya hambatan pada rantai transmisi pembiayaan. Estimasi riset menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% penyaluran KUR hanya mengerek kinerja UMKM sebesar 0,02%. Padahal di sisi lain, kenaikan 1% kinerja UMKM berpotensi memicu pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 1,05%.

Disparitas Sektor dan Risiko Tersembunyi

Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) KUR memang relatif terjaga rendah di angka 2,39% per Maret 2026. Namun, angka NPL resmi ini dinilai belum merefleksikan tingkat kerentanan yang sebenarnya di lapangan. Monitoring Kementerian Keuangan terhadap 1.131 debitur pada semester II-2025 mendapati 2,9% debitur memiliki omzet bulanan di bawah nilai angsuran, di mana kelancaran cicilan kerap dipaksakan melalui penjualan aset atau pinjaman informal.

Tingkat keberhasilan pembiayaan juga menunjukkan ketimpangan sektoral dan geografis yang signifikan:

Sektor Perdagangan Besar & Eceran: Mencatat tingkat keberhasilan kredit hanya 28,58%.
Sektor Pertanian Padi & Palawija: Mencatat tingkat keberhasilan kredit sebesar 23,87%.
Kawasan Pulau Jawa: Wilayah dengan konsentrasi penyaluran terbesar justru mencatat efektivitas rendah akibat tingkat kejenuhan pembiayaan yang melebihi kapasitas riil usaha.

Pada lembaga penyalur terbesar, indikator kerentanan usaha atau loan at risk (LaR) produk KUR telah menyentuh kisaran 6% hingga 8%, jauh melebihi angka NPL terpublikasi.

Tekanan Makroekonomi dan Dampak pada Penjaminan

Dinamika ekonomi makro sepanjang 2026 makin mempersempit ruang gerak UMKM. Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur terkoreksi tajam dari 53,8 pada Februari menjadi 46,9 pada Juni. Pada periode yang sama, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turut melemah 9,2 poin.

Rambatan risiko ini mulai membeban industri penjaminan. Rasio klaim penjaminan KUR bergerak naik seiring laju inflasi, bahkan sempat melampaui penerimaan premi pada beberapa periode di tahun 2025. Kondisi ini dipicu oleh skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bertarif tunggal (single rate) yang dinilai belum sepenuhnya merefleksikan profil risiko riil penyaluran di lapangan.

Urgensi Reformasi Arsitektur KUR

Guna menjaga keberlanjutan program, IFG Progress dan LPEM FEB UI merekomendasikan pembenahan menyeluruh pada arsitektur penyaluran KUR. Fokus kebijakan diminta tidak lagi sekadar mengejar target kuantitas penyaluran, melainkan pada penguatan kapasitas usaha dan mitigasi risiko sejak dini.

Langkah strategis yang didorong mencakup pemantauan proaktif terhadap indikator kapasitas bayar debitur, integrasi pembiayaan ke dalam ekosistem rantai pasok (supply chain) yang menjamin kepastian pasar, serta penyesuaian skema subsidi dan penjaminan agar tercipta keselarasan insentif antara pemerintah, perbankan penyalur, dan lembaga penjamin.