Langkah Konkret Kesiapsiagaan Inklusif di Jawa Timur
Kesiapsiagaan bencana di Jawa Timur, khususnya di kawasan rawan seperti Kabupaten Malang, kini makin diarahkan pada pendekatan inklusif. Sistem peringatan dini hingga mekanisme evakuasi darurat dituntut agar dapat diakses dengan mudah dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali kelompok penyandang disabilitas.
Langkah strategis ini memerlukan integrasi penuh antara dukungan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, alokasi anggaran yang memadai, serta keterlibatan aktif warga sejak tahap prabencana. Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam skema pendampingan program penanggulangan bencana berkelanjutan di Jawa Timur.
Manajer Program dan Kemitraan Program SIAP SIAGA Jawa Timur, Mambaus Suud, menegaskan bahwa membangun ketangguhan bencana tidak boleh meninggalkan siapa pun, terutama kelompok rentan. Pendekatan inklusif harus hadir secara riil di lapangan, bukan sekadar konsep di atas kertas.
Fokus Pendampingan di Wilayah Rawan Bencana
Program SIAP SIAGA yang merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia telah berjalan sejak 2020 untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana. Khusus di Jawa Timur, pendampingan difokuskan pada lima daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi, yakni Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, Pacitan, dan Sampang.
Penetapan lima wilayah prioritas ini dilakukan melalui konsultasi intensif bersama BPBD Jawa Timur sebagai leading sector. Penilaian mengacu pada pemetaan risiko bencana dari BNPB serta keberagaman karakter sosial-budaya masyarakat setempat.
Menurut Suud, cakupan pendampingan mencakup aspek luas, mulai dari penyusunan regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, perencanaan alokasi anggaran, penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), Pesantren Tangguh Bencana, hingga pembinaan relawan dan pemantapan sistem kedaruratan.
Tantangan Wilayah Luas dan Aksesibilitas
Meskipun penguatan kelembagaan di Jawa Timur menunjukkan tren positif, dinamika di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Luasnya wilayah geografis membuat pendampingan di lima kabupaten tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kebutuhan mitigasi di tingkat tapak.
Selain jangkauan wilayah, ketersediaan anggaran daerah serta kelengkapan sarana mitigasi bencana masih perlu terus ditingkatkan secara bertahap. Salah satu perhatian utama berada pada penyediaan infrastruktur evakuasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
Aksesibilitas informasi menjadi kunci krusial dalam situasi darurat. Format peringatan dini harus dirancang variatif—baik visual, audio, maupun teks—agar pesan bahaya dapat ditangkap secara tepat dan cepat oleh warga disabilitas sensorik, intelektual, maupun fisik.
Memanfaat Waktu Emas Saat Kondisi Kritis
Dalam situasi darurat bencana, kecepatan merespons peringatan dini sangat menentukan keselamatan jiwa. Waktu kritis atau golden time harus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk segera menyelamatkan diri menuju titik kumpul aman.
“Peringatan dini menjadi aspek kesiapsiagaan yang sangat penting. Sistemnya harus bisa diakses semua orang. Ketika ada peringatan dini, masyarakat harus bisa merespons dengan cepat,” tegas Suud.
Ia mencontohkan simulasi ancaman potensi tsunami, di mana jeda waktu evakuasi sekitar 20 menit setelah peringatan berbunyi merupakan masa paling krusial. Setiap detik dalam golden time tersebut sangat berharga untuk menekan angka korban jiwa.
Untuk menunjang kecepatan respons tersebut, pengembangan sistem peringatan dini harus ditopang oleh teknologi yang andal, edukasi publik yang intensif, kesiapan petugas lapangan, serta ketersediaan jalur evakuasi yang ramah disabilitas dan bebas hambatan.
Malang Today, lifestyle news and magazine platform that covers mix of Malang Society and Culture style with fresh and Update.
Discussion about this post