MALANG TODAY – Gelombang aksi demonstrasi yang dimotori oleh Generasi Z (Gen Z) terus meluas di berbagai wilayah Indonesia. Kemarahan kalangan muda ini dipicu oleh kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, serta krisis struktural yang berdampak langsung pada kejelasan masa depan mereka.
Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober menjadi titik balik bagi pergerakan ini. Melalui Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SaDar)—aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia—aksi massal digelar di beberapa titik strategis, termasuk Tugu Tani dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, mengusung tema besar “Indonesia Sadar”. Gerakan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif publik atas kondisi sosial-politik dan ekonomi nasional.
Keresahan Struktural dan Hasil Riset Lapangan
Aksi yang terus bergulir sepanjang masa pemerintahan saat ini diinisiasi oleh aliansi mahasiswa lintas kampus utama, seperti Universitas Brawijaya (UB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Diponegoro (Undip), UPN Veteran Yogyakarta, dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Sebelum turun ke jalan, pergerakan ini didahului konsolidasi intensif selama tiga bulan bersama akademisi dan aliansi masyarakat sipil. Keresahan Gen Z ini berakar dari persoalan riil sehari-hari, mulai dari kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa orang tua, hingga sulitnya lapangan kerja bagi lulusan baru.
Berdasarkan kajian Komite SaDar terhadap 555 responden di lima sektor utama, ditemukan lima kelompok masalah utama yang dikeluhkan publik:
1. Ekonomi dan Keuangan: Kenaikan harga kebutuhan pokok, listrik, dan BBM (71%); beban pajak serta ketidaksesuaian penghasilan dengan biaya hidup (57,2%); serta pemborosan anggaran negara (39,6%).
2. Hukum dan Governance: Tingginya praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran (76,7%); penegakan hukum yang tebang pilih (75,5%); serta pembagian jabatan publik atas dasar nepotisme (64,1%).
3. Pelayanan Publik: Tingginya biaya pendidikan dan ketimpangan akses (67,2%); rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik (52%); serta program sosial pemerintah yang salah sasaran (44,3%).
4. Lingkungan Hidup: Kerusakan hutan akibat pembukaan lahan masif (83,5%); pencemaran lingkungan industri dan tambang (63,9%); serta proyek strategis tanpa kajian AMDAL partisipatif (44,2%).
5. HAM dan Demokrasi: Pembatasan kebebasan berpendapat dan pembubaran diskusi (62,8%); perluasan peran aparat di sektor sipil (45,4%); serta intimidasi dan penyebaran data pribadi (doxxing) terhadap pengkritik (44,3%).
Suara dari Kampus: Menuntut Kepastian Masa Depan
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Lionel Sihaloho, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa. Sementara itu, Ketua Senat Mahasiswa UGM, Mesa Syafitra, menyoroti ancaman terhadap visi jangka panjang bangsa akibat kebijakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan efisiensi anggaran.
“Kita sering mendengar jargon Indonesia Emas 2045. Namun jika sumber daya alam terus dikeruk dan anggaran tidak tepat sasaran, apa yang tersisa untuk generasi mendatang?” tegas Mesa.
Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya, Muhammad Azhar Zidane, menyampaikan bahwa kaum muda menolak sekadar dijadikan objek politik. Menurutnya, pemuda harus hadir sebagai subjek politik independen yang berada di luar lingkar kekuasaan untuk menyuarakan ketimpangan yang terjadi.
Aksi serupa juga meletus di berbagai daerah seperti Makassar dan Palangkaraya. Koordinator aksi dari Universitas Hasanuddin, Agung Ramadhan, menyatakan bahwa massa daerah membawa tuntutan selaras, termasuk penghentian perampasan ruang hidup, pembenahan tata kelola pemerintahan, dan penanganan bencana ekologis secara nasional.
Karakteristik Baru: Tanpa Tokoh Sentral dan Pemanfaatan Simbol Populer
Berbeda dengan pergerakan mahasiswa periode 1998 atau 2019 yang umumnya terfokus pada perlawanan di gedung parlemen dan figur kepemimpinan tertentu, gerakan Gen Z saat ini memiliki sejumlah karakteristik pembeda:
Fokus pada Kebijakan Anggaran: Gerakan ini secara spesifik mengkritisi tata kelola APBN dan dampak langsungnya terhadap daya beli serta beban hidup masyarakat.
Pemilihan Lokasi Ruang Publik (Landmark): Penggunaan titik ikonik seperti Bundaran HI bertujuan membaur langsung dengan masyarakat lintas profesi, termasuk pekerja kantoran dan warga umum.
Desentralisasi Tanpa Figur Sentral: Gerakan berjalan secara cair tanpa bergantung pada satu tokoh pimpinan. Model ini dipilih untuk mencegah potensi intimidasi atau pembungkaman yang dapat mematikan simpul pergerakan secara keseluruhan.
Penggunaan Simbol Budaya Populer: Tanda perlawanan seperti simbol tiga jari dan penggunaan media sosial secara kreatif dijadikan sarana menggalang simpati publik sekaligus mengimbangi narasi di ruang digital.
Tantangan dan Analisis Keberlanjutan Gerakan
Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP UI, Inaya Rakhmani, menilai kekuatan utama dari gerakan Gen Z terletak pada kemampuan mereka menerjemahkan isu makro APBN menjadi persoalan konkret kehidupan sehari-hari.
“Generasi pasca-1998 ini mengalami langsung ketimpangan struktural, mulai dari akses hunian, fasilitas pendidikan, hingga ketidakpastian hubungan kerja. Hal ini memicu kesadaran politik yang tinggi,” jelas Inaya.
Meski demikian, pakar menggarisbawahi sejumlah tantangan berat yang dihadapi pergerakan ini. Di antaranya adalah pola penanganan demonstrasi oleh aparat penegak hukum yang berulang, kerentanan represi digital melalui UU ITE, serta adanya pergantian kepengurusan organisasi mahasiswa setiap tahun
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post