Gelombang protes terhadap pengoperasian bus Trans Jatim Koridor 1 di kawasan Malang Raya kembali memanas. Ratusan pengemudi angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Front Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya (FRONT ASAM) mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan transportasi publik tersebut karena dinilai mengancam mata pencaharian mereka dan minim keterbukaan informasi.
Para sopir menilai, proses perencanaan hingga realisasi program transportasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu berjalan tanpa komunikasi yang inklusif. Dampaknya, ratusan pengemudi yang menggantungkan hidup dari rute-rute terdampak kini merasa terpinggirkan oleh hadirnya armada bus modern tersebut.
Ratusan Sopir Mengaku Tak Pernah Dilibatkan
Ketua FRONT ASAM, Budi Andrianto, mengungkapkan bahwa ketegangan terkait pengoperasian Koridor 1 ini sebenarnya telah bergejolak sejak Juli 2026. Menurut penelusuran organisasinya, dari total 15 trayek angkot yang bersinggungan langsung dengan rute Trans Jatim, mayoritas pengemudi tidak pernah diajak duduk bersama dalam merumuskan konsep integrasi transportasi.
“Di sini ada total 494 sopir angkot Malang Raya yang tidak pernah dilibatkan dalam perumusan Koridor 1. Kami seperti ditinggalkan begitu saja tanpa ada kepastian nasib,” tegas Budi saat menyampaikan aspirasinya di Malang, Senin (28/9/2026).
Budi menambahkan, ketidakjelasan ini menimbulkan ketakutan di kalangan sopir konvensional. Kehadiran bus Trans Jatim tanpa kejelasan peran angkot sebagai armada pengumpan (feeder) dinilai berpotensi mematikan pendapatan harian para pengemudi yang sudah lama melayani warga Malang Raya.
Tuntut Transparansi Cetak Biru dan Usut Dugaan Maladministrasi
Dalam tuntutannya, para sopir angkot mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait untuk membuka secara transparan blueprint atau cetak biru pengembangan Trans Jatim secara menyeluruh, mencakup perencanaan Koridor 1, Koridor 2, hingga Koridor 3.
Selain menuntut transparansi peta jalan transportasi, massa aksi juga menagih janji komitmen yang pernah dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pada pertemuan 29 Juli 2026 lalu. Kala itu, pihak dinas berjanji akan menindaklanjuti poin-poin keberatan pengemudi, namun hingga kini dinilai belum ada bukti nyata di lapangan.
Tidak hanya itu, FRONT ASAM secara tegas meminta pihak berwenang untuk mengusut dugaan maladministrasi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan operasional Trans Jatim Koridor 1 di wilayah Malang Raya.
“Maunya teman-teman terbuka semua. Seperti apa program Trans Jatim itu, baik dari Koridor 1, 2, 3 dan pelibatan angkot ini harus seperti apa mekanismenya,” ujar Budi menuntut kejelasan skema integrasi.
Bukan Menolak Modernisasi, Tapi Menuntut Keadilan
Meski gencar melayangkan protes, FRONT ASAM mengklarifikasi bahwa pada dasarnya para sopir angkot tidak bersikap anti-pembangunan atau menolak modernisasi sistem transportasi umum di Malang Raya. Mereka menyadari kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang nyaman dan terjangkau.
Namun, Budi menegaskan bahwa setiap penataan moda transportasi baru seharusnya mengusung prinsip keadilan dan tidak mengorbankan keberlanjutan ekonomi para pelaku transportasi lokal yang sudah beroperasi puluhan tahun.
“Kami tidak menolak kebijakan transportasi publik. Tapi kami meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak mengabaikan keberadaan dan penghidupan para sopir angkot,” pungkasnya.
Hingga saat ini, para sopir mengaku belum mendapatkan respons konkret atau kepastian realisasi dari pihak pembuat kebijakan. Pengemudi angkot Malang Raya mengancam akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan dengan skala lebih besar apabila Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkot Malang, Pemkab Malang, serta DPRD tidak segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan polemik ini.
Malang Today, lifestyle news and magazine platform that covers mix of Malang Society and Culture style with fresh and Update.
Discussion about this post