PDIP Sebut Tata Ruang Keliru dan Penegakan Hukum Lemah Jadi Pemicu Karhutla Berulang

JAKARTA — Tata kelola kehutanan dan kelemahan penegakan hukum kembali menjadi sorotan serius seiring berulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mendesak pemerintah untuk segera merombak total kebijakan tata ruang dan mempertegas sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang sengaja membakar hutan demi pembukaan lahan perkebunan.

Hasto menilai, maraknya kasus karhutla bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan akibat langsung dari kesalahan kebijakan tata ruang dan lemahnya pengawasan. Rekam jejak kebijakan moratorium izin lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah hutan yang pernah diterapkan pada era kepemimpinan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dinilai perlu kembali ditegaskan sebagai fondasi perlindungan ekosistem.

Penegakan Hukum dan Penolakan Konversi Lahan Sawit

Dalam pandangan PDIP, penindakan hukum secara tegas dan konsisten adalah kunci utama untuk memutus rantai praktik pembakaran lahan yang kerap diubah menjadi perkebunan sawit. Kebiasaan membakar hutan demi efisiensi biaya pembukaan lahan dipandang sebagai kejahatan lingkungan yang merugikan masyarakat luas.

Hasto membeberkan pandangan kritis Megawati mengenai ekspansi masif perkebunan kelapa sawit yang berisiko merusak keanekaragaman hayati. Karakternya yang dominan membuat tanaman sawit cenderung menggeser keberadaan flora lokal lainnya di ekosistem hutan tropis Indonesia.

Selain merusak keanekaragaman hayati, korban utama dari karhutla adalah warga lokal. Masyarakat di wilayah rentan seperti Kalimantan dan Sumatera terus dipaksa menghirup udara beracun setiap kali musim kemarau tiba. Tak hanya itu, dampak asap lintas batas (cross-border haze) yang menyebar hingga ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dinilai dapat merusak citra serta marwah Indonesia di tingkat internasional.

Mitigasi Lemah Hadapi Momen El Nino Ekstrem

Sorotan tajam juga diarahkan pada kesiapan serta kapasitas mitigasi bencana pemerintah, terutama dalam mengantisipasi ancaman fenomena iklim El Nino ekstrem yang memicu kekeringan parah di lahan gambut. Ketiadaan langkah antisipasi dan koordinasi yang kuat membuat titik-titik api terus bermunculan dan sulit dikendalikan.

Hasto menegaskan, keberulangan karhutla dari tahun ke tahun menjadi indikator belum tumbuhnya kapasitas sistem mitigasi nasional secara signifikan. Dugaan adanya unsur kesengajaan dalam pembakaran hutan demi mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan komersial merupakan praktik destruktif yang harus ditolak secara tegas.

Dorong Reboisasi Massal dan Gerakan Menanam Pohon

Sebagai jalan keluar atas krisis lingkungan ini, PDIP mendorong pemerintah meluncurkan gerakan reboisasi dan penanaman pohon secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Selain memulihkan ekosistem yang rusak, program penghijauan berbasis komunitas ini diyakini mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal.

Guna memberikan teladan nyata, PDIP konsisten menjalankan konsensus lingkungan yang diinisiasi Megawati dengan menanam sedikitnya 235.000 pohon setiap tahunnya. Hasto pun mengusulkan gerakan nasional “satu orang satu pohon”. Jika komitmen ini dijalankan secara kolektif oleh seluruh elemen bangsa, Indonesia ditargetkan mampu menanam sedikitnya 200 juta pohon baru setiap tahun untuk memulihkan paru-paru dunia.