KRL Kerap Gangguan dan Rugikan Penumpang, Dirut PT INKA Didesak Mundur Dari Jabatannya

Desakan Evaluasi Total PT INKA Menguat Usai Gangguan Berulang KRL Jabodetabek

Gelombang kritikan tajam menerpa manajemen PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA menyusul insiden kendala teknis yang kembali melanda sarana KRL Commuter Line di wilayah Jabodetabek. Sorotan publik memuncak setelah dua rangkaian KRL produksi BUMN manufaktur tersebut mengalami gangguan operasional pada Kamis, 15 Oktober 2026, yang berakibat langsung pada pembatalan lima jadwal perjalanan di lintas padat Bogor dan Cikarang.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari Kaukus Muda Masyarakat Indonesia (Kamaksi). Ketua Umum Kamaksi, Joko Priyoski, mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap jajaran manajemen PT INKA. Bahkan, Kamaksi meminta Direktur Utama INKA, Bambang Jatmika, untuk mundur dari jabatannya apabila terbukti gagal menjamin mutu produk serta keandalan moda transportasi vital bagi masyarakat tersebut.

“KRL bukan sekadar produk industri, melainkan sarana transportasi publik utama yang digunakan jutaan masyarakat setiap hari untuk bekerja, belajar, dan beraktivitas. Karena itu, kualitas, keandalan, dan keselamatan harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai masyarakat terus-menerus menanggung dampak gangguan operasional tanpa kepastian perbaikan yang terukur,” tegas Joko Priyoski dalam keterangannya di Jakarta.

Soroti Proses Evaluasi Teknis pasca-General Check Up

Insiden gangguan pada pertengahan Oktober ini memicu pertanyaan besar terkait efektivitas proses pemeliharaan sarana. Pasalnya, sebelum gangguan pada 15 Oktober terjadi, PT INKA bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) mengklaim telah menyelesaikan pemeriksaan menyeluruh atau General Check Up terhadap tujuh rangkaian KRL seri CLI-225 dan CLI-226 pada awal Oktober 2026.

Meski PT INKA telah melayangkan permohonan maaf resmi dan menerjunkan tim teknis di depo untuk investigasi bersama, Kamaksi menilai respons formalitas semata tidak lagi mencukupi. Publik menuntut transparansi penuh atas hasil evaluasi teknis, akar penyebab masalah, hingga target waktu penyelesaian yang mengikat secara konkret.

“Permohonan maaf patut diapresiasi, tetapi tidak boleh berhenti pada pernyataan formal semata. Manajemen INKA harus membuka hasil evaluasi teknis secara transparan. Penetapan tanggung jawab memang harus berbasis bukti ilmiah dan fakta teknis, bukan sekadar asumsi, namun jaminan agar gangguan serupa tidak terus berulang adalah hak mutlak publik,” tambah Joko.

Urgensi Layanan di Tengah Melonjaknya Penumpang

Urgensi keandalan armada KRL sangat beralasan jika melihat besarnya angka ketergantungan mobilitas masyarakat urban. Data resmi menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga September 2026, Commuter Line Jabodetabek telah melayani sebanyak 270.891.261 pelanggan. Jumlah ini mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,02 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang berada di angka 255.520.949 penumpang.

Dengan volume pengguna yang begitu masif, kegagalan fungsi pada satu rangkaian KRL dipastikan memicu efek domino yang meluas. Keterlambatan jadwal tidak hanya memicu penumpukan massa di stasiun, tetapi juga berdampak langsung pada penurunan produktivitas harian dan potensi kerugian ekonomi bagi para penglaju.

Atas kondisi tersebut, Kamaksi melayangkan lima poin tuntutan mendesak kepada PT INKA dan para pemangku kepentingan:

Melakukan investigasi teknis secara transparan dan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian yang bermasalah.
Mengevaluasi total sistem produksi, pengujian (testing), pemeliharaan, dan pengendalian kualitas (quality control) sebelum armada dilepas ke jalur pelayanan publik.
Menyusun target penyelesaian temuan teknis yang jelas dan terukur berbasis kinerja aktual di lapangan.
Memperkuat koordinasi dan komunikasi krisis antara PT INKA, PT KAI, dan KAI Commuter agar informasi operasional tersampaikan secara cepat dan akurat.
Mendesak pemegang saham BUMN dan regulator untuk mengevaluasi kinerja jajaran direksi PT INKA secara menyeluruh.

“Jika evaluasi membuktikan adanya kegagalan manajerial yang mendasar dalam pengendalian mutu dan kepemimpinan tidak mampu melakukan perbaikan efektif, maka pergantian pimpinan harus menjadi pertimbangan serius. Kepentingan publik dan keselamatan penumpang harus ditempatkan di atas kepentingan jabatan,” pungkas Joko.