Mampukah Superintelijen dan Pakta Keselamatan AI Memulihkan Kepercayaan Publik

Teatrikal Politik Silicon Valley: Ketika Istilah AI Dihapus dan Diganti ‘Super Intelligence’

Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump secara resmi mengubah terminologi industri teknologi dengan menghapus istilah Artificial Intelligence (AI) dan menggantinya menjadi Super Intelligence melalui perintah eksekutif (executive order). Dekrit ini diperkenalkan dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi di Washington DCI yang menghadirkan deretan pimpinan tertinggi raksasa teknologi global, termasuk Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (xAI/Tesla), hingga Dario Amodei (Anthropic).

Langkah ini menandai pergeseran narasi yang signifikan dari Gedung Putih. Setelah berbulan-bulan menolak regulasi keselamatan AI dan melabeli wacana bahaya teknologi sebagai agenda politik lawan, regulasi baru ini justru mengumpulkan para pengembang model bahasa besar (LLM) untuk menandatangani kesepakatan bersama bertajuk “Joint Commitment on Frontier Responsibilities”.

Dekrit ‘Mengikat Secara Moral’ Tanpa Payung Hukum

Meski dikemas sebagai pakta keselamatan teknologi tingkat tinggi, kesepakatan tersebut menuai skeptisisme mendalam dari para pengamat industri. Pakta kerja sama tersebut dikonfirmasi bersifat sama sekali tidak mengikat secara hukum (non-binding) dan murni berbasis komitmen sukarela dari para pelaku industri teknologi.

Presiden Trump sendiri mendeskripsikan pakta ini sebagai sesuatu yang “mengikat secara moral” (morally binding)—sebuah istilah abstrak yang jarang ditemukan dalam produk hukum administrasi publik maupun tata kelola teknologi. Kejanggalan acara tersebut makin disorot ketika draf dokumen resmi yang ditandatangani para CEO papan atas itu kedapatan memuat kesalahan ketik (typo) pada penulisan nama ejaan negara, “United States”, yang mengindikasikan bahwa agenda penggalangan pakta ini disusun secara tergesa-gesa.

Rebranding Industri: Mengikis Resah Ketakutan Publik

Pengubahan nama dari AI menjadi Super Intelligence dinilai sebagai strategi komunikasi publik dan pencitraan ulang (rebranding) industri skala masif. Selama ini, narasi seputar kecerdasan buatan terdistorsi oleh ketakutan publik terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, ancaman eksistensial, hingga disrupsi ekonomi.

Dengan melabeli teknologi maju ini sebagai Super Intelligence, administrasi pemerintahan berusaha membangun persepsi baru: bahwa teknologi ini bukan lagi ancaman yang menakutkan, melainkan simbol keunggulan komputasi dan kedaulatan teknologi nasional yang harus dipimpin oleh Amerika Serikat tanpa hambatan regulasi yang mengekang.

Dinamika Hubungan Silicon Valley dan Pentagon

Di balik jamuan makan malam dan seremoni penandatanganan pakta, peta politik internal di Washington terhadap para raksasa AI sebenarnya masih terfragmentasi. Keterlibatan Dario Amodei, CEO Anthropic, menjadi sorotan khusus setelah sebelumnya sempat memanas dengan Departemen Pertahanan AS (Pentagon).

Sebagian pejabat tinggi pemerintah, seperti Kementerian Keuangan, menyambut hangat integrasi infrastruktur AI model mutakhir dari Anthropic. Sebaliknya, pimpinan Pentagon tetap memandang skeptis pengembang model Claude tersebut karena batasan etis penggunaan militer yang diajukan perusahaan. Pertemuan tingkat tinggi ini mencerminkan kompromi pragmatis: para pembuat kebijakan butuh penguasaan teknologi komputasi awan (cloud infrastructure) dan akselerator AI domestik, sementara pelaku Silicon Valley membutuhkan kepastian regulasi untuk menjaga nilai valuasi modal ventura dan investasi pasar modal mereka.