Melacak Jejak Sejarah dan Simbolisme Ilahi dalam Mitologi Gajah Garuda hingga Ababil

Dinamika konstelasi politik nasional Indonesia saat ini menghadirkan perenungan filosofis menarik yang tercermin dari simbol partai politik. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengadopsi gajah sebagai lambang barunya sejak Juli 2025, sementara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tetap mengusung simbol kepala Garuda. Dua lambang ini tidak hanya merepresentasikan identitas visual, tetapi juga membuka ruang diskusi mendalam mengenai arah ambisi kekuasaan, etika berpolitik, dan ujian kepemimpinan di hadapan kedaulatan rakyat.

Refleksi ini merujuk pada kisah historis dalam Surah Al-Fil di Al-Qur’an, yang menceritakan kegagalan pasukan bergajah pimpinan Abrahah saat mencoba menghancurkan Ka’bah. Kisah tersebut dihentikan oleh kawanan burung Ababil yang membawa batu-batu kecil. Dalam konteks politik modern, narasi ini menjadi metafora kritis: kekuatan besar—baik yang ditopang elite, modal, media, maupun figur berpengaruh—dapat runtuh jika diliputi kesombongan dan kehilangan legitimasi moral di mata publik.

Ambisi Gajah PSI dan Ujian Kedewasaan Demokrasi

Transformasi lambang PSI dari bunga mawar menjadi gajah menandai fase baru dalam pembentukan identitas politiknya. Manajemen PSI memaknai gajah sebagai cerminan kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas. Langkah ini mempertegas ambisi partai untuk mentransformasi diri menjadi kekuatan politik yang lebih besar dan berbobot dalam kancah nasional.

Kendati demikian, ambisi membesarkan partai harus diiringi dengan kedewasaan berdemokrasi. Tantangan utama bagi PSI adalah membuktikan bahwa penguatan partai dibangun melalui kerja nyata untuk masyarakat dan demokrasi internal yang sehat, bukan sekadar ketergantungan pada patronase figur berpengaruh atau akses kekuasaan. Tanpa pijakan yang kuat pada aspirasi rakyat, simbol gajah berisiko tergelincir menjadi metafora kekuasaan yang terlalu percaya diri atas kebesarannya sendiri.

Filosofi Garuda Gerindra dan Tanggung Jawab Kekuasaan

Di sisi lain, Partai Gerindra menggunakan simbol kepala Garuda yang melambangkan keberanian, ketegasan, kedaulatan, serta cita-cita kemakmuran bangsa. Posisi Gerindra saat ini sangat strategis mengingat Ketua Umumnya, Prabowo Subianto, memegang mandat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Jika ditarik komparasi filosofis dengan kisah Ababil, peran Garuda bukanlah untuk menghancurkan rival politik, melainkan menjaga agar kekuasaan tidak berkembang menjadi kesewenang-wenangan. Gerindra memikul tanggung jawab besar untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Keperkasaan Garuda diuji dari kemampuannya menolak penyalahgunaan kewenangan, menjaga integritas, dan menjamin kompetisi politik berlangsung adil bagi semua pihak.

Perebutan Pengaruh dan Realita Kebutuhan Rakyat

Hubungan antarpartai politik bersifat dinamis, dapat berwujud kerja sama maupun persaingan dalam memperluas basis dukungan. Namun, pertarungan pengaruh antara PSI dan Gerindra—atau partai politik mana pun di Indonesia—seharusnya tidak berhenti pada perebutan insentif kekuasaan atau pertarungan simbol semata.

Masyarakat membutuhkan dampak nyata dari setiap dinamika politik, seperti ketersediaan lapangan kerja, upah yang layak, pendidikan terjangkau, layanan kesehatan berkualitas, dan kepastian hukum. Jika partai politik hanya berfokus pada perluasan kekuasaan elite tanpa menyelesaikan persoalan mendasar warga, seluruh simbol kebesaran politik tersebut akan kehilangan makna dan legtimasi di mata rakyat.

Kedaulatan Rakyat sebagai Kekuatan Penyeimbang

Pelajaran terpenting dari metafora Ababil dalam sistem demokrasi adalah posisi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Suara buruh, petani, nelayan, guru honorer, mahasiswa, dan pelaku UMKM secara individual mungkin terlihat kecil. Namun, konsolidasi jutaan suara rakyat melalui mekanisme pemilu yang adil memiliki kekuatan mutlak untuk menentukan arah kepemimpinan nasional.

Sebagai Presiden sekaligus pimpinan partai, Prabowo Subianto diuji untuk menjaga keseimbangan dan netralitas. Kepemimpinan nasional dituntut menjamin ruang kompetisi yang setara tanpa memberikan keistimewaan berbasis kedekatan politik. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kekuasaan tidak ditentukan oleh seberapa besar simbol yang diusung, melainkan seberapa konsisten kekuasaan tersebut dijalankan untuk menegakkan keadilan dan melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia.