Usut Kegaduhan Penggeledahan Pesantren, Polri Terjunkan Divisi Propam

Polri Menyampaikan Empati dan Evaluasi Terkait Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo

Mabes Polri secara resmi menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, pengasuh, serta orang tua wali murid menyusul timbulnya keresahan akibat aksi penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian di area pondok pesantren wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Langkah penegakan hukum murni dilakukan dalam rangka penyidikan kasus kriminal dan tidak dimaksudkan untuk memberi stigma negatif terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa kepolisian sangat menghormati posisi strategis pesantren sebagai pusat pembinaan akhlak dan keilmuan umat. Pernyataan tersebut disampaikan guna meredam keresahan publik yang meluas pascapenggeledahan.

“Kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” ujar Isir dalam keterangan resminya di Jakarta.

Konstruksi Perkara dan Perburuan Tersangka

Berdasarkan laporan kronologis dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), penggeledahan di lingkungan pesantren tersebut merupakan bagian dari upaya penyidikan perkara tindak pidana perusakan, ancaman, dan pembakaran yang terjadi di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026.

Dalam pengusutannya, tim penyidik telah menetapkan dan mengamankan seorang tersangka berinisial S. Penggeledahan dilakukan untuk melacak keberadaan terduga pelaku lain berinisial I yang disinyalir kuat terlibat dalam aksi kejahatan tersebut dan memiliki keterkaitan dengan lokasi penindakan.

Prosedur penggeledahan tersebut sempat memicu gelombang kritik dari masyarakat dan keluarga besar santri. Hal ini turut menarik perhatian penanganan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di lapangan.

Pendampingan Psikologis dan Pengembalian Barang Bukti

Menanggapi kekhawatiran terkait penanganan santri di lokasi, Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa Polda Jateng telah menerjunkan personel Polisi Wanita (Polwan) saat beraktivitas di area yang dihuni santri perempuan. Tindakan kepolisian tersebut juga mendapat pengawalan langsung dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.

Seluruh santri yang berada di lokasi penindakan telah dipulangkan secara aman kepada pihak keluarga atau wali masing-masing pada hari yang sama. Untuk memulihkan trauma emosional, kepolisian bekerja sama dengan asosiasi psikologi guna memberikan pendampingan psikologis berkelanjutan bagi santri yang terdampak.

Terkait keluhan mengenai barang-barang yang diamankan dari lokasi penggeledahan, kepolisian telah mengambil langkah penyelesaian. Pada 31 Oktober 2026, sejumlah barang milik pesantren atau santri yang diverifikasi tidak berkaitan langsung dengan pembuktian perkara telah diserahkan kembali melalui tim kuasa hukum. Barang-barang tersisa yang tidak relevan dengan pembuktian pidana dipastikan segera dikembalikan secara bertahap seusai proses inventarisasi selesai.

Komitmen Profesionalisme dan Dialog dengan Tokoh Agama

Guna menjaga kondusivitas wilayah serta menjalin silaturahmi, jajaran Polda Jateng telah menggelar dialog terbuka dengan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki beserta para tokoh agama setempat. Langkah ini diambil untuk menampung aspirasi, mendengarkan masukan, serta memastikan komunikasi dua arah tetap terjalin baik.

Mabes Polri menegaskan komitmennya untuk menjalankan penegakan hukum secara profesional, terukur, dan akuntabel. Setiap penindakan perkara pidana dipastikan mengacu pada pembuktian ilmiah dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mengabaikan aspek perlindungan perempuan dan anak.

“Kami mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat, dan kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap evaluasi,” pungkas Isir.