Fenomena Cancel Culture RANS dan Willie Salim Cermin Nyata Kemarahan Publik

Sorotan publik terhadap aktivitas para pejabat dan figur publik di ruang terbuka kembali menjadi ujian krusial dalam etika komunikasi politik. Gelombang kritik yang menimpa sejumah tokoh seusai menghadiri agenda Deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, dinilai sebagai cerminan dari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap tingkat empati para pemimpin mereka.

Reaksi keras netizen tersebut muncul di tengah situasi prihatin nasional, khususnya ketika sejumlah wilayah di Indonesia sedang berjuang menghadapi bencana lingkungan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fenomena ini menegaskan bahwa publik kini semakin kritis dalam menilai keselarasan antara kegiatan seremonial pejabat dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat bawah.

Sensitivitas Publik di Era Digital

Menanggapi polemik tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, menekankan pentingnya kalkulasi matang dan kepekaan sosial sebelum pejabat maupun tokoh publik melakukan tindakan atau menyampaikan pernyataan di ruang terbuka.

Menurut Rahmat, perkembangan teknologi informasi dan masifnya penggunaan media sosial membuat setiap gerak-gerik figur publik berada di bawah pengawasan langsung masyarakat selama 24 jam. Ketiadaan rasa empati saat menyikapi isu-isu sensitif berpotensi besar memicu reaksi negatif yang meluas.

“Di era digital dan media sosial sekarang, kita sebagai pejabat publik dan publik figur memang harus lebih hati-hati dalam bertindak, berucap, maupun memberikan pernyataan. Ini penting agar tidak menjadi isu sensitif yang dapat menyinggung perasaan masyarakat yang sedang tertimpa masalah lingkungan,” ujar Rahmat Saleh.

Ancaman Sanksi Sosial dan Pemboikotan

Lebih lanjut, Rahmat memaparkan bahwa kekhawatiran masyarakat akibat dampak bencana ekologis seperti karhutla membutuhkan respons yang menenangkan dan berorientasi pada solusi. Ketika aktivitas tokoh publik dipersepsikan mengabaikan krisis yang ada, narasi negatif di ruang siber dapat bertransformasi menjadi bentuk protes yang lebih masif.

Ia mengingatkan bahwa konsekuensi di era digital tidak lagi terbatas pada kritik verbal, melainkan dapat berkembang menjadi sanksi sosial berupa gerakan pemboikotan hingga pembunuhan karakter secara digital (digital cancel culture).

“Kemarahan publik di media sosial dapat berdampak langsung pada aksi pemboikotan serta pemberian sanksi digital terhadap figur publik terkait. Bahkan, dampaknya bisa meluas dan merugikan masyarakat secara umum. Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi kita semua,” tegasnya.

Bagi para pengambil kebijakan, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa kepemimpinan di era modern tidak hanya diuji dari efektivitas program kerja, tetapi juga dari sejauh mana para pejabat mampu menjaga rasa empati dan kesetiakawanan sosial di tengah krisis yang dihadapi warga.