Tito Karnavian Siapkan Data Dukcapil Lacak Warga Tanpa Rekening Bank

JAKARTA — Pemerintah terus berupaya memperluas akses keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan pemanfaatan dan sinkronisasi data kependudukan milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mendorong percepatan target inklusi keuangan nasional.

Langkah ini ditujukan agar seluruh warga negara yang telah berusia 17 tahun ke atas memiliki akun rekening di lembaga perbankan, baik melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), maupun perbankan swasta.

Integrasi Data Dukcapil dan Danantara

Usulan tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat berbicara dalam agenda Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) di Jakarta. Menurutnya, gagasan ini berawal dari hasil pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden terkait optimalisasi data masyarakat.

Berdasarkan catatan Himbara di bawah naungan Danantara, saat ini tercatat sekitar 170 juta warga Indonesia yang sudah terhubung dengan sistem perbankan. Namun, untuk menjangkau masyarakat yang masih berada di luar ekosistem keuangan formal, rekonsiliasi data dengan basis data kependudukan nasional menjadi kunci penting.

“Saya menyarankan menggunakan data Dukcapil, karena 98 persen penduduk Indonesia sudah tercetak dan terdata,” ujar Tito.

Kemudahan Pemetaan hingga Tingkat Desa

Lebih jauh, Tito menjelaskan bahwa sistem basis data Dukcapil memiliki keunggulan tinggi dalam hal ketepatan identitas. Data kependudukan tersebut tidak hanya memuat informasi demografi dasar, tetapi juga mencakup data biometrik yang spesifik seperti rekam wajah, sidik jari, hingga pemindaian retina mata.

Dengan kelengkapan informasi tersebut, pemerintah dapat melakukan penyaringan (*filtering*) data secara cepat dan presisi berdasarkan kriteria tertentu, seperti batas usia minimum 17 tahun dan domisili geografis.

“Bisa difilter dengan cepat sekali, masyarakat berusia 17 tahun ke atas secara *by name, by address* dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat desa,” ungkapnya.

Melalui proses pencocokan antara data Dukcapil dan data pemilik rekening Himbara di Danantara, pemerintah akan mendapatkan peta akurat mengenai wilayah mana saja yang masyarakatnya belum terjangkau akses perbankan.

Mewujudkan Layanan Keuangan yang Inklusif

Penguatan infrastruktur data ini diharapkan dapat mempermudah penetrasi layanan keuangan yang aman, mudah, dan terjangkau hingga ke pelosok daerah. Tito menegaskan, kepemilikan rekening perbankan merupakan fondasi dasar agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam roda perekonomian modern.

“Sehingga keuangan mereka tidak lagi eksklusif, tetapi inklusif yang bisa menyentuh seluruh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berusia 17 tahun ke atas,” tegas Tito.