Memasuki Tahun Ketiga Pemerintahan, Prabowo Ditagih Janji Lapangan Kerja Berkualitas

JAKARTA — Memasuki fase krusial dalam periode pemerintahannya, Kabinet Presiden Prabowo Subianto mendapati desakan kuat dari kelompok buruh nasional. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi) secara terbuka menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbanyak lapangan kerja di sektor formal, menaikkan standar upah, serta memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi para pekerja di seluruh tanah air.

Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja formal dan jaminan kondisi kerja yang layak masih menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar pemerintah. Menurutnya, masyarakat tidak sekadar membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup, melainkan juga upah yang memadai serta kepastian perlindungan hukum dan keselamatan kerja.

Ketimpangan Sektor Informal dan Realitas Upah Buruh

Desakan para buruh ini berdasar pada ketimpangan struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 mencatat jumlah pekerja di sektor informal telah mencapai 87,74 juta orang. Angka ini mendominasi secara signifikan dibandingkan pekerja di sektor formal yang hanya berada di kisaran 59,93 million (59,93 juta) orang.

Kondisi ini memperlihatkan betapa mendesaknya perluasan akses ke pekerjaan formal yang menawarkan jaminan kerja dan sistem perlindungan sosial yang lebih stabil. Di sisi lain, BPS juga melansir bahwa rata-rata upah bulanan pekerja nasional saat ini berada di angka Rp3,29 juta—sebuah realitas ekonomi yang memicu seruan beruntun dari asosiasi buruh agar pemerintah meningkatkan standar hidup layak bagi masyarakat pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal.

Ancaman Gelombang PHK dan Dampak Digitalisasi

Tuntutan atas penguatan jaring pengaman sosial semakin relevan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta melesatnya arus otomatisasi dan digitalisasi industri. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 32.389 kasus PHK terjadi sepanjang semester pertama tahun 2026. Dari total angka nasional tersebut, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah terdampak terbesar dengan menyumbang 6,727 kasus (20,8 persen).

Mirah Sumirat menyoroti bahwa lompatan teknologi dan percepatan digitalisasi tidak boleh mengorbankan nasib pekerja. Ia mendesak agar agenda besar pemerintah—seperti hilirisasi industri, modernisasi ekonomi, dan percepatan investasi—dapat dikonversikan secara riil menjadi ketersediaan lapangan kerja berkualitas tinggi yang menyerap tenaga kerja lokal.

Sinergi Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Kerja

Aspirasi mengkritisi tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional yang selama ini kerap terpaku pada angka pertumbuhan ekonomi makro atau penurunan statistik pengangguran semata. Bagi kelompok buruh, indikator keberhasilan sejati terletak pada sejauh mana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan langsung oleh dapur para pekerja.

Memasuki tahun ketiga kepemimpinannya, pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan memberikan perhatian ekstra pada prospek jangka panjang generasi muda. Penguatan sektor formal, integrasi sistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan zaman, serta jaminan masa depan yang lebih pasti dinilai sebagai kunci utama untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle-income trap).