Koalisi AS Resmi Akhiri Misi Militer di Irak

Baghdad — Koalisi militer internasional pimpinan Amerika Serikat secara resmi mengakhiri misi operasinya di Irak setelah bertugas lebih dari satu dekade. Penarikan pasukan ini disambut sebagai tonggak sejarah baru bagi kedaulatan Irak, meski di sisi lain memicu kecemasan mendalam terkait ancaman eskalasi kekuatan militer dari faksi-faksi bersenjata pro-Iran.

Misi militer bertajuk Operation Inherent Resolve tersebut pertama kali dikirim ke Irak dan Suriah pada tahun 2014. Langkah ini diambil untuk menumpas kelompok radikal ISIS yang kala itu menguasai wilayah luas, melakukan pembantaian massal, serta memperbudak ribuan perempuan dan anak-anak. Meski ISIS dinyatakan kalah secara teritorial di Irak pada 2017 dan di Suriah pada 2019, koalisi tetap bertahan untuk memberantas sisa-sisa sel radikal yang berpotensi bangkit kembali.

Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) mengonfirmasi penghentian resmi misi tersebut sesuai kesepakatan bilateral yang ditandatangani pada September 2024. Kendati demikian, pihak Pentagon menegaskan bahwa kerja sama militer tidak berhenti total. Amerika Serikat akan tetap menyediakan pelatihan terukur dan dukungan intelijen bagi pasukan keamanan lokal Irak.

Babak Baru Kedaulatan Irak dan Tantangan Faksi Bersenjata

Penumpasan ISIS di masa lalu tidak hanya mengandalkan koalisi AS, melainkan juga melibatkan pejuang Peshmerga Kurdi serta faksi-faksi bersenjata lokal yang memiliki hubungan erat dengan Iran. Kini, penarikan pasukan asing dianggap sebagai momentum bagi Baghdad untuk menegaskan kembali kendali penuh atas wilayahnya.

Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, menyambut penutupan misi militer ini sebagai awal dari era baru yang ditandai oleh kemandirian institusi negara. Pemerintah Irak bahkan menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kedaulatan Nasional untuk memperingati kembalinya kontrol penuh negara atas wilayahnya.

Para pimpinan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Irak menegaskan bahwa agenda utama selanjutnya adalah menertibkan keberadaan senjata di luar otoritas resmi negara. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah faksi pro-Iran menggunakan narasi “kehadiran militer AS” sebagai dalih untuk mempertahankan persenjataan independen mereka.

Dilema Perlucutan Senjata dan Ketegangan Geopolitik

Meski pemerintah berkomitmen memonopoli kepemilikan senjata di bawah kendali negara, proses pelaksanaannya menghadapi jalan buntu. Pemerintah sempat menetapkan batas waktu perlucutan senjata bagi kelompok milisi pada 30 September, namun tenggat tersebut akhirnya ditarik kembali guna membuka ruang kompromi politik yang dinilai akan memakan waktu lama.

Sejumlah kelompok berpengaruh secara tegas menolak menyerahkan senjata mereka. Kelompok milisi Kataeb Hezbollah, misalnya, menyatakan bahwa penarikan pasukan asing hanyalah langkah awal dari pencapaian kedaulatan penuh, sembari mengeluarkan ancaman terbuka terhadap pemerintahan PM Zaidi jika dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Kondisi ini memperkuat kekhawatiran publik Irak. Banyak pihak khawatir bahwa hengkangnya pasukan koalisi justru akan memberi ruang lebih besar bagi milisi pro-Iran untuk memperkuat pengaruh mereka dan menyeret Irak lebih dalam ke dalam konflik regional Timur Tengah yang kian memanas.