MALANG TODAY – Wacana pemerintah untuk menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memicu gelombang optimisme sekaligus skeptisisme di kalangan mahasiswa dan pengamat. Di tengah melonjaknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mencekik ekonomi masyarakat menengah ke bawah, janji ini dinantikan sebagai solusi nyata, meski tantangan besar menanti dari sisi pembiayaan negara.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengestimasi kebutuhan anggaran untuk menggratiskan biaya kuliah bagi sekitar 2,83 juta mahasiswa PTN mencapai Rp93,7 triliun hingga Rp94 triliun per tahun. Angka tersebut mencakup seluruh mahasiswa jenjang D3, D4, hingga S1 di PTN akademik maupun vokasi.
Jeritan Mahasiswa dan Ancaman Putus Kuliah
Bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, tingginya biaya kuliah kerap menjadi beban berat yang mengancam keberlanjutan pendidikan mereka. Kasus seperti Abdullah Umar Al Faruk, mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang harus mencari pinjaman demi membayar UKT, hingga fenomena belasan ribu calon mahasiswa yang batal daftar ulang setiap tahunnya, mempertegas betapa mahalnya harga pendidikan tinggi saat ini.
Kondisi ini diperparah oleh status mayoritas kampus negeri yang telah beralih menjadi PTN Badan Hukum (PTNBH). Status tersebut memberikan otonomi penuh bagi kampus untuk mengelola keuangan, namun berdampak pada berkurangnya subsidi langsung dari APBN hingga sekitar 20 persen saja. Sisa biaya operasional sebesar 80 persen akhirnya dibebankan kepada mahasiswa melalui skema UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk merealisasikan pendidikan gratis, sejumlah mahasiswa mengaku masih pesimistis. Mereka mengkhawatirkan wacana ini hanya sekadar janji politik, mengingat prioritas anggaran negara saat ini tampak lebih berfokus pada program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dilema Anggaran dan Opsi Pembiayaan Negara
Sejumlah pakar dan ekonom menilai bahwa skema kuliah gratis sebenarnya sangat memungkinkan untuk direalisasikan, mengingat total alokasi anggaran pendidikan dalam APBN mencapai lebih dari Rp700 triliun hingga Rp800 triliun per tahun. Namun, kuncinya terletak pada prioritas politik anggaran pemerintah.
Para pengamat pendidikan menekankan beberapa opsi strategis yang dapat diambil pemerintah untuk menopang pembiayaan program ini:
1. Pengalihan dan Penataan Ulang Anggaran: Melakukan re-focusing anggaran pendidikan dengan memisahkan pembiayaan program non-pendidikan langsung dan meninjau kembali efisiensi belanja kementerian atau lembaga lain.
2. Peningkatan Penerimaan Negara: Mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dan cukai, khususnya dengan menyasar wajib pajak kalangan atas serta korporasi besar yang belum memenuhi kewajibannya.
3. Skema Bantuan Tepat Sasaran: Menerapkan bantuan berdasarkan desil tingkat ekonomi keluarga mahasiswa, sehingga subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, baik di kampus negeri maupun swasta.
Langkah Pemerintah Selanjutnya
Kementerian Keuangan mengisyaratkan tidak akan membuat pos anggaran baru khusus untuk program ini, melainkan melakukan desain ulang (redesign) terhadap alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang sudah ada dalam APBN.
Pemerintah saat ini masih terus mengkaji opsi skema terbaik agar program kuliah gratis dapat berjalan secara bertahap tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara maupun menurunkan mutu kualitas pendidikan di perguruan tinggi.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post