MALANG TODAY – Gelombang unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil bereskalasi di berbagai daerah. Pada Kamis (29/10/2026) sore, rombongan mahasiswa Universitas Trisakti bergerak menuju depan Istana Merdeka, Jakarta. Menggunakan angkutan kota dan sepeda motor, aksi ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap situasi nasional yang dinilai kian memprihatinkan.
Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti menegaskan, unjuk rasa ini ditujukan untuk mengkritik tata kelola kekuasaan yang dinilai anti-kritik dan abai terhadap jeritan rakyat. Senada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Trisakti menyoroti kegagalan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menuntut pemberantasan inkompetensi pejabat publik melalui tiga tuntutan utama (tritura): pemulihan sektor vital nasional, penghapusan rangkap jabatan, dan penegakan supremasi sipil.
Aksi Simbolik Tiga Jari dan Pembubaran Massa di Jakarta
Aksi di Jakarta sebelumnya telah pecah pada Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ratusan massa gabungan mahasiswa dan warga sipil menembus penjagaan ketat aparat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Massa membentangkan spanduk kritik seperti “All Eyes on Karhutla” dan narasi evaluasi pemerintahan.
Aksi yang diinisiasi aliansi Komite Sadar—terdiri dari BEM UI, BEM KM UPNVJ, EM UB, BEM Undip, hingga BEM KM Unnes—mengusung tema “Tepati atau Pergi” serta mempopulerkan salam tiga jari (three-finger salute). Simbol ini diusung sebagai manifestasi nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan dalam merespons represi serta penyempitan ruang demokrasi.
Dinamika di lapangan sempat memanas sekitar pukul 18.00 WIB ketika aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dari kawasan Bundaran HI. Sementara di area Gedung UOB, sebagian kelompok mahasiswa tertahan akibat blokade jalan oleh personel TNI-Polri. Massa baru berangsur membubarkan diri sekitar pukul 19.00 WIB seiring turunnya hujan deras.
Tuntutan Utama Aliansi Mahasiswa
Dalam pernyataan resminya, Komite Sadar merumuskan lima tuntutan mendesak kepada pemerintah pusat:
1. Penanganan Bencana Ekologis: Mendesak penetapan status bencana nasional untuk karhutla di Kalimantan, Sumatra, dan Papua, serta menindak tegas korporasi perusak lingkungan.
2. Evaluasi Anggaran APBN: Menghentikan program yang dinilai tidak mendesak dan menyedot anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
3. Akses Pelayanan Dasar: Menurunkan biaya pendidikan, merestrukturisasi pelayanan kesehatan, dan menyediakan lapangan kerja layak.
4. Pemberantasan KKN: Menghentikan penyalahgunaan hukum dan legislasi tanpa partisipasi publik yang bermakna.
5. Kebebasan Sipil & HAM: Mengembalikan kebebasan berpendapat, menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa pemerintah tetap terbuka menerima aspirasi dari masyarakat sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang positif.
Gelombang Protes Meluas di Daerah
Aksi penolakan terhadap berbagai kebijakan pemerintah juga berlangsung serentak di sejumlah daerah di Indonesia:
Yogyakarta: Ribuan massa Aliansi Rakyat Yogyakarta memadati kawasan Titik Nol Kilometer. Aksi ini diikuti lintas elemen mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil yang menuntut penuntasan karhutla, penyesuaian upah buruh, dan transparansi tata kelola pemerintahan.
Makassar: Mahasiswa dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar membentangkan spanduk evaluasi dua tahun pemerintahan di Flyover Pettarani. Massa menyoroti lemahnya perlindungan kawasan hutan dan lambatnya penanganan Karhutla.
Purwokerto: Sekitar 300 warga yang tergabung dalam Aksi Rakyat Banyumas (ARB) mengelar aksi di Alun-alun Purwokerto. Massa menuntut pengaktifan kembali program Universal Health Coverage (UHC) dan BPJS Kesehatan PBI. Aksi ini menghasilkan penandatanganan pakta integritas oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono untuk mengaktifkan kembali UHC paling lambat akhir Oktober 2026.
Aksi Simbolik di Kota Malang
Di Kota Malang, hujan deras tak menyurutkan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang. Massa berpakaian serba hitam dari Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu membentangkan spanduk “Padamkan Karhutla” sembari mengacungkan simbol tiga jari.
Pimpinan kolektif aliansi, Ardan, menyampaikan enam tuntutan utama yang mencakup penanganan karhutla, penurunan harga bahan pokok dan biaya pendidikan, penyediaan lapangan kerja layak, redistribusi lahan, hingga evaluasi penggunaan anggaran negara. Massa di Malang juga menyerukan penuntasan keadilan bagi para korban dan penyintas Tragedi Kanjuruhan.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post