Memasuki Tahun Kedua Prabowo, Industri Pangan Desak Penguatan Daya Beli dan Pembukaan Lapangan Kerja

Menjaga Daya Beli dan Membuka Lapangan Kerja Jadi PR Utama Pemerintahan Presiden Prabowo

Memasuki tahun kedua masa kepemimpinannya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan krusial untuk memperkuat daya beli masyarakat dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Sektor industri makanan dan minuman (mamin), yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, mendorong pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada ketahanan ekonomi rumah tangga di tengah dinamika pasar global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi S. Lukman, mengungkapkan bahwa industri mamin sejatinya masih menunjukkan performa positif. Pada semester pertama tahun 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sekitar 6,5 persen, berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, Adhi memberi catatan bahwa pertumbuhan tersebut belum merata di seluruh lini produk, di mana beberapa kategori makanan mencatatkan ekspansi pesat, sementara kategori lainnya tumbuh moderat hingga melambat.

Investasi Meningkat, Namun Ketimpangan Pekerjaan Masih Mengintai

Geliat investasi di sektor manufaktur dan mamin terus menunjukkan tren kenaikan, termasuk arus modal masuk dari negara mitra strategis seperti Tiongkok. Data dari Kementerian Investasi menunjukkan realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun (sekitar 60 miliar dolar AS), tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tren positif ini berhasil menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja.

Kendati demikian, Adhi menegaskan bahwa tingginya angka investasi tidak serta-merta menjadi jaminan tunggal bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Masalah mendasar yang butuh penanganan segera adalah bagaimana investasi tersebut mampu meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

“Saat ada investasi, industri akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah. Namun, beban masyarakat terkait penurunan daya beli harus segera diatasi secara konkret,” ujar Adhi.

Sektor Informal dan Gelombang PHK Perlu Intervensi Regulasi

Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional, ekonomi Indonesia memang tumbuh 5,29 persen secara tahunan (YoY) pada kuartal kedua, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06 persen. Angka ini menegaskan betapa bergantungnya perekonomian domestik pada tingkat belanja masyarakat.

Namun, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor serta tingginya proporsi pekerja informal masih menjadi kerentanan utama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran berada di angka 4,65 persen per Mei, dengan rata-rata upah pekerja sebesar Rp3,39 juta per bulan. Tingkat pendapatan sektor informal yang fluktuatif dinilai menjadi pemicu utama rapuhnya daya beli masyarakat bawah.

Menanggapi situasi ini, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus menyempurnakan iklim investasi melalui regulasi yang lebih ramah bisnis. Kepastian hukum dan kemudahan berusaha diyakini dapat mendorong ekspansi kapasitas produksi industri, yang pada akhirnya akan membuka lebih banyak lapangan kerja formal yang stabil bagi masyarakat luas.

Malang Today

Malang Today, lifestyle news and magazine platform that covers mix of Malang Society and Culture style with fresh and Update.