Universitas Diponegoro Juara Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu 2026
Universitas Diponegoro (Undip) berhasil keluar sebagai pemenang dalam ajang bergengsi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi se-Indonesia ke-VI Tahun 2026. Dalam babak final yang berlangsung sengit, Undip mengungguli Universitas Indonesia (UI) dengan skor akhir 6 banding 3 berdasarkan penilaian dewan juri.
Pertarungan pamungkas tersebut mengangkat mosi krusial terkait perpanjangan masa jabatan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota selama masa transisi keserentakan Pemilu nasional dan lokal. Anggota Bawaslu RI, Puadi, memberikan apresiasi tinggi atas kualitas argumentasi yang disajikan oleh kedua tim finalis.
Produksi Gagasan untuk Reformasi Bawaslu
Menurut Puadi, kompetisi ini bukan sekadar ajang mencari pemenang, melainkan wadah bagi mahasiswa untuk memproduksi gagasan-gagasan kritis. Salah satu poin yang disoroti dalam debat final adalah penerapan keadilan tindak pidana pemilu, khususnya terkait pengujian kepastian hukum terhadap pelanggaran politik uang.
Puadi, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI, berharap ide-ide segar dari para mahasiswa ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam memperbaiki tata kelola dan kinerja ke depan.
“Kami berharap mosi-mosi yang diangkat dapat menjadi literasi tambahan bagi civitas akademika di seluruh Indonesia, sekaligus membantu mengatasi kegamangan dalam menjalankan tugas penegakan hukum pemilu,” ujar Puadi.
Mengedepankan Etika dan Argumentasi Hukum
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa esensi dari kompetisi debat hukum terletak pada kemampuan peserta dalam membangun argumentasi yang berbasis pada dasar hukum yang kuat, bukan sekadar menang atau kalah.
Bagja menekankan pentingnya menjaga etika dalam berdebat, karena perbedaan pandangan merupakan bagian integral dari proses hukum yang sehat. Ia berharap tradisi intelektual ini terus berkembang sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemilu yang lebih baik.
“Penyelenggaraan Pemilu harus memiliki batasan yang jelas dan mengikuti adagium predictable in process, unpredictable in result. Oleh karena itu, dibutuhkan argumentasi hukum yang kokoh dalam merancang desain Pemilu ke depan, termasuk mengenai keserentakan Pemilu nasional dan lokal,” jelas Bagja.
Skala Partisipasi Nasional
Kompetisi debat tahun ini mencatatkan antusiasme yang tinggi dari kalangan mahasiswa di seluruh tanah air. Tercatat sebanyak 409 regu yang terdiri dari 1.227 mahasiswa telah mengikuti tahapan seleksi sejak awal hingga mencapai babak final. Tingginya partisipasi ini menunjukkan besarnya perhatian generasi muda terhadap dinamika penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Malang Today, lifestyle news and magazine platform that covers mix of Malang Society and Culture style with fresh and Update.











Discussion about this post