JAKARTA — Skema pembiayaan utang megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh memasuki babak baru. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan mengambil alih kendali pengelolaan utang proyek tersebut dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Langkah ini memicu sorotan tajam dari para ekonom terkait potensi pengalihan risiko finansial kepada negara dan dampaknya terhadap anggaran publik.
Kemenkeu Ambil Alih Skema Cicilan Rp1 Triliun per Tahun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pengelolaan utang proyek kereta cepat kini resmi dipegang oleh Kemenkeu. Berdasarkan kalkulasi awal, beban pembayaran utang kepada pihak China mencapai sekitar Rp1 triliun setiap tahunnya, dengan skema pengembalian yang direstrukturisasi dalam jangka panjang hingga 80 tahun.
Purbaya menilai beban tahunan tersebut masih berada dalam batas kemampuan fiskal yang dapat ditangani Kemenkeu. Pemerintah berencana menyerahkan eksekusi pembayaran ini kepada perusahaan special mission vehicle (SMV) di bawah kementerian, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Indonesia Investment Authority (IIA), dengan memanfaatkan sebagian laba bersih lembaga tersebut.
Jejak Pembengkakan Anggaran dan Tekanan Keuangan BUMN
Sejak diresmikan pada Oktober 2023, proyek Whoosh tidak lepas dari kontroversi pembiayaan. Skema awal yang dijanjikan tidak akan menyentuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengandalkan pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen sisa modal ditanggung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)—konsorsium BUMN Indonesia dan Beijing Yawan.
Namun, dalam perjalanannya, pembengkakan biaya (cost overrun) memaksa pemerintah mengucurkan dana APBN untuk menutupi kekurangan modal. Dampak finansial ini juga memicu kerugian beruntun pada PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemegang saham utama di KCIC, sehingga memerlukan langkah restrukturisasi menyeluruh.
Ancaman terhadap Ruang Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan
Langkah pengalihan kewajiban utang ke struktur Kemenkeu mendapat tanggapan kritis dari kalangan ekonom. Kepala Riset Bright Institute, Andri Perdana, menjelaskan bahwa penugasan PT SMI untuk menutupi utang Whoosh berisiko menggerus pendapatan bersih perusahaan. Hal ini secara langsung dapat mengurangi porsi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke kas negara sekaligus mempersempit kapasitas pembiayaan infrastruktur daerah lainnya.
Andri juga mempertanyakan efektivitas Danantara jika proyek-proyek BUMN yang bermasalah secara likuiditas pada akhirnya tetap dibebankan kembali ke instrumen keuangan pemerintah.
Desakan Renegosiasi dan Kehati-hatian Pembiayaan Publik
Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny Sasmita, mengingatkan adanya kerugian peluang (opportunity cost) yang signifikan bagi masyarakat. Menurutnya, setiap alokasi anggaran negara yang terpakai untuk menutup kewajiban Whoosh berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar.
Sementara itu, pengamat ekonomi Anthony Budiawan menyarankan pemerintah untuk melakukan renegosiasi tingkat bunga dan skema pinjaman dengan pihak China agar tidak membebankan generasi mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, mengingatkan pentingnya studi kelayakan (feasibility study) yang komprehensif serta transparansi publik jika pemerintah berencana memperpanjang rute Whoosh hingga ke Surabaya.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post