Dorong Ekonomi Hijau Kaltim, Pelibatan Anak Muda dan Pembukaan Lapangan Kerja Jadi Kunci

Menatap Masa Depan Kaltim: Pentingnya Redesain Ekonomi Pascatambang Berkelanjutan

Ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur terhadap sektor ekstraktif tambang dinilai perlu segera disikapi dengan langkah konkret transisi menuju ekonomi hijau. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Hidup Setelah Tambang, Ekonomi Hijau Daerah” yang diselenggarakan oleh Sahabat Hijau Nusantara di Samarinda, Kalimantan Timur.

Forum yang mengevaluasi perjalanan pembangunan daerah tersebut menggarisbawahi realitas struktur ekonomi Kaltim saat ini. Merujuk pada data DJPb Kanwil Kaltim dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim tahun 2025, sektor pertambangan dan penggalian masih menyumbang sebesar 35,34 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim pada Triwulan I-2025. Bahkan, 76,54 persen nilai ekspor daerah hingga Juli 2025 masih didominasi komoditas pertambangan.

Kondisi ini menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk menyiapkan strategi diversifikasi ekonomi sebelum cadangan sumber daya alam yang tidak terbarukan tersebut benar-benar habis.

Fondasi Kebijakan dan Langkah Konkret Transformasi Hijau

Direktur Eksekutif PROGRESS INDONESIA sekaligus Ketua Umum PP KAMMI, Taufik Amrullah, menyampaikan bahwa besarnya kontribusi sektor tambang saat ini mestinya dimanfaatkan sebagai modal modalitas dalam melakukan transformasi ekonomi, bukan memicu perdebatan yang kontraproduktif.

“Tambang bukan sumber daya yang bisa diandalkan selamanya. Karena itu, kita harus mulai mempersiapkan kehidupan setelah tambang dari sekarang. Potensi ekonomi yang dimiliki daerah harus menjadi modal untuk membangun kemandirian masyarakat,” tegas Taufik.

Taufik menambahkan, Kaltim sebenarnya telah mengantongi fondasi kebijakan lingkungan melalui Low Carbon Growth Strategy (LCGS) dan Green Growth Compact yang dirintis sejak 2016. Namun, instrumen kebijakan tersebut membutuhkan implementasi eksekusi yang konsisten agar dampaknya terasa langsung oleh publik.

Agroforestri dan Pemberdayaan Komunitas Berbasis Inklusi

Menyoroti efektivitas kebijakan, Rimbawan Senior Kementerian Kehutanan, Ismail Akbar, menyatakan bahwa keberhasilan transisi ekonomi hijau tidak boleh berhenti pada dokumen rancangan semata, melainkan wajib menciptakan dampak kesejahteraan nyata di tingkat tapak atau pedesaan.

“Keberhasilan ekonomi hijau jangan hanya diukur dari banyaknya program atau dokumen kebijakan. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan dan pendapatan, produk lokal memiliki pasar yang berkelanjutan, serta kondisi lahannya semakin membaik,” papar Ismail.

Menurutnya, beberapa komoditas alternatif yang potensial dikembangkan meliputi sektor agroforestri—seperti kakao, rempah-rempah, dan hasil hutan bukan kayu—serta pemanfaatan jasa lingkungan dan energi bersih. Ismail juga menekankan pentingnya keterlibatan inklusif, di mana kelompok perempuan memegang peranan kunci menjaga ketahanan pangan dan generasi muda mendorong inovasi pemasaran digital.

Pandangan senada diutarakan akademisi dan pemerhati pemberdayaan perempuan dari Universitas Mulawarman, Dina Riska. Ia menekankan bahwa transisi hijau wajib memuat prinsip keadilan sosial dan tidak sekadar mengejar pertumbuhan angka statistik semata.

“Ekonomi hijau harus memastikan tiga hal berjalan bersamaan, yakni mengurangi tekanan terhadap lingkungan, menciptakan sumber pendapatan yang layak, serta membuka akses yang inklusif bagi perempuan dan generasi muda,” ujar Dina.

Menjaga Stabilitas Sosial demi Keberlanjutan Pembangunan

Di samping aspek teknis ekonomi dan lingkungan, forum ini menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas dan kohesi sosial di masyarakat. Perwakilan Pemuda Samarinda yang hadir turut menyerukan pesan persatuan untuk mengawal agenda perubahan di Kaltim.

Elemen pemuda mengimbau agar masyarakat tidak rentan terpecah belah oleh maraknya informasi palsu (hoaks), disinformasi, maupun ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah di tengah arus transformasi sosial-ekonomi.

Rangkaian diskusi tersebut memformulasi lima indikator evaluasi utama sebelum inisiatif ekonomi hijau dijalankan di daerah. Seluruh elemen sepakat bahwa transisi ekonomi berkeadilan harus berpegang pada prinsip dasar: lahan dirawat, usaha dikuatkan, dan manfaat dibagi secara adil bagi seluruh masyarakat.