JAKARTA — Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura belakangan memanas akibat persoalan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebijakan energi. Guna meredakan ketegangan yang kian meluas hingga ke media sosial, pemerintah kedua negara sepakat untuk membentuk satuan tugas bersama (joint task force) demi menindak tegas korporasi pembakar hutan.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, melakukan kunjungan bilateral ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir. Langkah diplomasi ini diambil untuk memperkuat koordinasi penanganan karhutla serta mengikis kesalahpahaman yang terjadi di antara kedua negara tetangga.
Bentuk Satgas Bersama dan Kejar Pembakar Hutan
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Singapura menyepakati pembentukan satgas bersama yang berfokus pada pertukaran informasi, intelijen keuangan, hingga pengumpulan bukti lintas batas. Langkah ini diharapkan mampu menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana asap ke meja hijau.
“Satgas ini akan menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas, serta jika memungkinkan, pemulihan aset (asset recovery). Tidak boleh ada batas wilayah yang melindungi mereka yang meraup keuntungan dari membakar hutan kita,” tegas Menlu Arrmanatha Nasir.
Arrmanatha menekankan pentingnya menelusuri aliran dana (money trail) dari korporasi nakal. Pemerintah Indonesia menyambut baik tawaran Singapura yang siap membagikan data terkait perusahaan-perusahaan yang terindikasi terlibat dalam pembersihan lahan dengan cara membakar.
Senada dengan Indonesia, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan kesiapan negaranya untuk mengambil tindakan hukum tegas terhadap korporasi yang terbukti bersalah, termasuk perusahaan yang berbasis di Singapura.
“Kami akan menggunakan setiap kewenangan hukum dan peraturan yang ada untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang,” ujar Vivian.
Hingga saat ini, penegak hukum di Indonesia telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka karhutla, tiga di antaranya merupakan perusahaan asing. Di sisi lain, Badan Lingkungan Hidup Singapura (NEA) juga telah mengirimkan surat penyidikan kepada 10 perusahaan di Indonesia dan meminta kejelasan dokumen dari perusahaan terkait di Singapura.
Polemik Pemangkasan Ekspor Gas dan Retorika Politik
Ketegangan kedua negara sebelumnya sempat memuncak setelah Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memangkas ekspor gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD) atau sekitar 8 persen dari total kuota.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut dilakukan untuk memprioritaskan kebutuhan domestik, khususnya untuk PT PLN (Persero) dan industri nasional, akibat adanya pemeliharaan di sejumlah sumur gas. Bahlil menegaskan langkah ini berada dalam koridor aturan dan tidak melanggar kontrak jual beli yang ada.
Namun, kebijakan tersebut memicu respons keras dari Singapura. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan pihaknya berharap semua pihak menghormati komitmen kontrak, sementara importir gas setempat siap menempuh jalur hukum komersial jika ditemukan pelanggaran.
Di luar isu energi, dinamika ini memicu aksi saling sindir di ranah publik dan media sosial. Analis politik hubungan internasional, Virdika Rizky Utama, menilai ketegangan yang terjadi belakangan ini kerap dimanfaatkan sebagai retorika nasionalis untuk meraih dukungan publik domestik.
“Ini retorika nasionalis yang klasik. Narasi soal harga diri bangsa enak didengar di dalam negeri, namun tidak menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya ada di domestic,” kata Virdika.
Redam Ketegangan demi Kepentingan Bersama
Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura periode 2020–2025, Suryopratomo, mengapresiasi langkah cepat kedua menteri luar negeri untuk duduk bersama. Ia menilai komunikasi langsung sangat krusial agar gesekan yang terjadi tidak berlarut-larut dan merugikan kedua belah pihak.
Singapura hingga kini masih menjadi investor asing terbesar di Indonesia, dengan realisasi investasi mencapai ratusan triliun rupiah di berbagai sektor strategis seperti pertambangan, logam, telekomunikasi, dan energi. Hubungan ekonomi kedua negara dinilai saling melengkapi, di mana Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam dan pasar yang besar, sementara Singapura memiliki kekuatan di bidang pendanaan, teknologi, dan jaringan logistik global.
Guna mencegah terulangnya ketegangan serupa, Indonesia dan Singapura sepakat untuk memfasilitasi saluran komunikasi langsung (hotline) di tingkat menteri dan pejabat senior. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerja sama bilateral di masa depan.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post