Popularitas Merosot, Takaichi Rombak Kabinet Jepang dan Pertahankan Posisi Menteri Kunci

Taktik Politik PM Sanae Takaichi Rombak Kabinet Demi Dongkrak Popularitas

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi menggelar perombakan (reshuffle) kabinet perdananya pada pertengahan September 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memulihkan tingkat kepercayaan publik yang terus melandai, sekaligus memperkuat stabilitas roda pemerintahan menjelang sidang luar biasa parlemen yang dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober mendatang.

Meskipun melakukan bongkar pasang posisi di sejumlah pos menteri, Takaichi memilih untuk tetap mempertahankan jajaran menteri kunci. Kebijakan ini dinilai sebagai kalkulasi politik untuk mengelola dinamika internal partai pengusung, merespons kegelisahan masyarakat atas isu ekonomi, serta menjaga kesinambungan arah kebijakan luar negeri negeri sakura tersebut.

Sebagai wanita pertama yang memimpin pemerintahan Jepang, Takaichi sebelumnya menikmati lonjakan popularitas hingga mencapai kisaran 70 persen berkat kepemimpinannya yang dinamis. Namun, dukungan publik belakangan menyusut ke level 50 persen akibat manuver politiknya yang menuai pro-kontra, seperti dorongan aturan suksesi khusus laki-laki bagi keluarga kekaisaran, di tengah desakan warga yang membutuhkan penanganan konkret terhadap lonjakan inflasi.

“Kami akan mewujudkan Jepang yang kuat dan makmur melalui kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan ekspansif,” tegas Sanae Takaichi dalam konferensi pers resminya usai pelantikan jajaran kabinet baru di Istana Kekaisaran.

Pertahankan Posisi Kunci Pertahanan dan Keuangan

Dalam komposisi jajaran menteri yang baru, posisi vital seperti Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi dan Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi dipastikan aman dari pergeseran. Langkah ini dianggap krusial demi menjaga konsistensi diplomasi keamanan internasional dan ketahanan kawasan, terutama dalam merespons tekanan diplomatik dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump terkait peningkatan anggaran pertahanan dan stabilitas nilai tukar yen.

Kepercayaan penuh juga masih diberikan kepada Menteri Keuangan Satsuki Katayama yang dikenal sebagai figur sentral dalam merancang alokasi belanja negara. Selain itu, nama-nama seperti Menteri Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Minoru Kiuchi, Menteri Perdagangan Ryosei Akazawa, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara, serta Menteri Ketahanan Ekonomi Kimi Onoda tetap dipercaya melanjutkan tugas di pos masing-masing.

“Kabinet baru ini adalah kabinet yang penuh tekad, tantangan, dan tindakan nyata. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis,” ujar Takaichi optimistis.

Rotasi Jabatan dan Sorotan Pejabat Baru

Perubahan signifikan terjadi pada posisi Menteri Dalam Negeri. Yoshimasa Hayashi, politisi senior yang sebelumnya dikenal sebagai figur dekat mantan PM Fumio Kishida, resmi digantikan oleh Hisayuki Fujii, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Liberal (LDP).

Selain rotasi internal, kabinet hasil penyegaran ini juga memasukkan sejumlah nama baru dari luar lingkaran inti. Hiroshi Nakatsuka, mantan Sekretaris Jenderal Japan Innovation Party (JIP), ditunjuk memimpin Kementerian Reformasi Regulasi. Sementara itu, posisi Menteri Lingkungan kini dipercayakan kepada Hiroyoshi Sasagawa, dan jabatan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata diisi oleh Tatsunori Ibayashi.

Namun, keputusan Takaichi tidak sepenuhnya bebas dari sorotan kritis. Penunjukan Yoshihiro Seki sebagai Menteri Pendidikan serta Kazuo Yana sebagai Menteri Pertanian memicu kontroversi publik, mengingat kedua politisi tersebut pernah menerima sanksi internal LDP terkait skandal penggelapan dana politik pada akhir 2023 lalu.

Fokus Isu Ekonomi dan Agenda Reformasi Parlemen

Pasca-pelantikan kabinet baru, fokus pemerintahan Takaichi kini tertuju pada sidang luar biasa parlemen. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan publik adalah pembahasan rencana pemotongan pajak konsumen untuk komoditas makanan dan minuman dari 8 persen menjadi 1 persen, yang direncanakan berlaku selama dua tahun mulai April 2027.

Selain insentif ekonomi, kabinet baru ini juga dihadapkan pada tantangan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reformasi Politik yang mengatur efisiensi kursi parlemen. RUU ini sempat tertunda akibat gelombang kritik dari partai oposisi, sehingga keberhasilan pembahasannya akan menjadi ujian nyata bagi efektivitas konsolidasi politik Kabinet Takaichi yang baru.