Kabut Asap Kian Pekat, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiagakan ribuan fasilitas dan tenaga kesehatan secara masif untuk menanggulangi dampak paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas. Langkah darurat ini diambil seiring melonjaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang telah menembus angka lebih dari 333 ribu kasus di tujuh provinsi terdampak.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Dr. dr. Then Suyanti, mengonfirmasi bahwa kesiapan infrastruktur medis menjadi prioritas utama saat ini guna meminimalisasi risiko fatalitas pada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Untuk penyiapan layanan kesehatan, tentunya kita cek bagaimana kesiapan pos layanan kesehatan, seperti di seluruh puskesmas di wilayah terdampak yaitu ada 1.691 puskesmas yang kita siagakan,” ujar Suyanti pada Kamis (22/10/2026).

Kesiagaan Infrastruktur dan Ratusan Ribu Kasus ISPA

Guna menopang fasilitas primer, Kemenkes melapisinya dengan menyiagakan 360 rumah sakit rujukan serta 87 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Tak hanya itu, pemerintah daerah di kawasan terdampak turut menyediakan 491 rumah oksigen untuk memberi pertolongan cepat bagi warga yang mengalami krisis pernapasan.

Dukungan medis tersebut disokong oleh kesiapan 18.547 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum serta spesialis lintas disiplin, seperti spesialis mata, paru, telinga hidung tenggorokan (THT), hingga spesialis dermatologi dan venereologi (DVE). Masyarakat yang menghadapi kondisi darurat medis juga diimbau segera memanfaatkan layanan panggil darurat Public Safety Center (PSC) 119.

Berdasarkan data akumulatif Kemenkes per 21 Oktober 2026, dampak kesehatan akibat karhutla tercatat sangat mengkhawatirkan. Sebanyak 258.298 kasus ISPA ditemukan pada kelompok usia di atas lima tahun. Sementara itu, kelompok balita (0-5 tahun) yang sangat rentan mencatatkan 75.172 kasus. Seluruh kasus ini tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi.

Kualitas Udara Berbahaya dan Resiko Partikel PM2.5

Kondisi ini diperparah oleh memburuknya kualitas udara. Hasil pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada Kamis (22/10/2026) pagi menunjukkan sejumlah wilayah telah memasuki kategori berbahaya. Konsentrasi partikel halus (PM2.5) tercatat melonjak drastis di atas angka 300.

Kemenkes mengingatkan bahwa paparan kabut asap karhutla mengandungi PM2.5 dan senyawa polutan beracun lainnya yang berpotensi tinggi memicu kerusakan organ pernapasan jangka panjang, terutama bagi balita, lansia, dan individu dengan penyakit penyerta (komorbid).

Atas kondisi kritis ini, publik diimbau memantau perkembangan kualitas udara secara berkala melalui fitur ISPUnet yang terkoneksi pada aplikasi SATUSEHAT. Masyarakat di wilayah terdampak dimintai untuk membatasi aktivitas di luar rumah, wajib mengenakan masker standar, meningkatkan konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke faskes terdekat jika mengeluhkan gejala batuk hebat atau sesak napas.

Eskalasi Karhutla di Sumatera, Kalimantan, dan Kawasan IKN

Di tempat terpisah, upaya pemadaman darat dan udara terus dipacu oleh tim gabungan di enam provinsi prioritas. Di Pulau Sumatera, total area terbakar yang masih dalam penanganan intensif mencakup 7.219 hektare, dengan porsi terbesar berada di Sumatera Selatan (5.194 hektare) dan sisanya di Jambi, sedangkan wilayah Riau tercatat tidak memunculkan titik api baru.

Sementara di Pulau Kalimantan, luasan lahan yang membara mencapai 11.202 hektare. Wilayah Kalimantan Tengah menjadi titik terluas penanganan dengan 7.938 hektare, disusul Kalimantan Selatan (1.974 hektare), dan Kalimantan Barat (1.290 hektare). Operasi penanggulangan mengandalkan kombinasi tim darat, pengeboman air (water bombing), hingga operasi modifikasi cuaca (OMC).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah setempat juga memperluas jangkauan pemadaman di luar area prioritas. Penanganan karhutla dilaporkan tengah berjalan di Kalimantan Timur, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, hingga Papua Barat Daya dengan total area terdampak mencapai kisaran 1.243,70 hektare.