Mamdani Sebut Pemerintah Gagal Awasi AI dan Desak Warga New York Melawan

Narasi kejayaan kecerdasan buatan (AI) yang terus diakselerasi tanpa rem kini mulai menabrak dinding resistensi kebijakan publik di tingkat lokal. Di tengah pembiaran regulator federal dan determinisme teknologi yang agresif, Pemerintah Kota New York mengambil sikap konfrontatif: menolak tunduk pada ilusi bahwa otomatisasi masif dan integrasi AI adalah takdir yang tak bisa ditawar. Langkah tegas ini menandai babak baru perlawanan otoritas sipil terhadap ekspansi tidak terkontrol raksasa Silicon Valley yang kerap mengorbankan akuntabilitas demi mempertahankan kejaran nilai valuasi menuju penawaran umum perdana (IPO).

Melawan ‘Teknologi tanpa Hambatan’ di Kota Megapolitan

Dalam forum “The People’s AI Assembly” yang diinisiasi oleh lembaga kajian kebijakan teknologi AI Now Institute di Webster Hall, Manhattan, Walikota New York Zohran Mamdani menegaskan pentingnya intervensi publik untuk merebut kembali kendali atas penetrasi AI. Berbicara di hadapan publik bersama aktivis dan aktris Ilana Glazer, Mamdani mendesak warga untuk mengikis sikap apatis terhadap narasi bahwa AI secara absolut bakal menggantikan mata pencaharian, mempenetrasi pikiran anak-anak, dan menggerus martabat kemanusiaan.

Kritik tersebut bukan sekadar wacana retoris. Bulan lalu, Pemerintah Kota New York secara resmi menerapkan larangan penggunaan teknologi AI di seluruh jenjang sekolah dasar dan menengah pertama. Kebijakan ini merespons kekhawatiran masif dari para orang tua murid—termasuk Glazer—mengenai hadirnya teknologi yang dinilai nir-konsensus dan dipaksakan masuk ke dalam ekosistem pendidikan dasar tanpa evaluasi pedagogis yang matang.

Tak berhenti di sektor pendidikan, otoritas New York pada musim panas lalu juga merilis regulasi ketat bagi industri properti. Pemilik properti, pialang, hingga platform real estat digital kini diwajibkan secara hukum untuk memberikan transparansi penuh apabila materi promosi berupa foto atau video listing rumah menggunakan rekayasa AI. Kebijakan ini dirancang khusus guna melindungi konsumen dari praktik penipuan visual berbasis AI atau “house-phishing” yang marak memanipulasi calon pembeli maupun penyewa properti.

Tragedi Militer dan Mitos Infallibilitas Algoritma

Mamdani menyoroti bahaya laten dari adopsi teknologi yang tergesa-gesa tanpa diimbangi pemahaman mendalam atas keterbatasan mendasar dari sistem kecerdasan buatan itu sendiri. Ia mencontohkan insiden fatal pada Februari lalu, ketika serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah fasilitas pendidikan di Iran menewaskan lebih dari 150 jiwa, di mana setidaknya 123 anak-anak turut menjadi korban. Investigasi internal menyimpulkan bahwa ketergantungan berlebih (overreliance) pada sistem penargetan berbasis AI menjadi salah satu faktor kunci di balik tragedi kemanusiaan tersebut.

Menurut Mamdani, terdapat manuver sistematis dari para pengembang AI untuk membingkai teknologi ini seolah-olah tanpa cela (infallible), tidak boleh dipertanyakan, dan hanya layak diatur oleh segelintir korporasi yang mengembangkannya. Pola retorika ini dinilai identik dengan strategi industri media sosial pada era awal 2000-an, yang intinya bertujuan menghindari pengawasan regulasi tanpa mengorbankan proyeksi valuasi fantastis jelang melantai di bursa saham.

Sikap skeptis publik terhadap akuntabilitas industri kian relevan mengingat jajaran pemain utama seperti Anthropic diproyeksikan bakal meluncurkan IPO pada tahun ini, disusul oleh OpenAI yang menargetkan go public pada 2027 mendatang.

Vakum Regulasi Federal dan Proyeksi Perlombaan Senjata

Kritik tajam turut diarahkan pada abainya pemerintah pusat dalam merumuskan kerangka hukum yang mengikat bagi industri AI. Di tingkat nasional, diskursus kecerdasan buatan kerap disempitkan sekadar sebagai komoditas “persaingan senjata” geopolitik dengan rival global seperti Tiongkok. Dampaknya, pertimbangan etik, perlindungan hak asasi, dan dampak sosial terpinggirkan demi supremasi kompetisi nasional.

Pembentukan pembentukan unit kerja khusus AI di tingkat federal yang menyoroti swaregulasi (self-regulation) bagi korporasi teknologi besar ketimbang memberlakukan batasan hukum yang ketat, makin mempertegas keengganan negara dalam membatasi ruang gerak raksasa teknologi. Kebijakan lepas tangan ini tetap berjalan meski sinyal bahaya terus ditiupkan oleh para peneliti internal dan whistleblower di laboratorium AI terkemuka seperti Google DeepMind, Anthropic, dan OpenAI terkait risiko eksistensial teknologi tersebut bagi peradaban manusia.

Langkah progresif yang diambil oleh Pemerintah Kota New York menjadi cetak biru penting bagi pembentukan kerangka kerja baru dalam menyikapi teknologi masa depan: sebuah pendekatan yang menempatkan transparansi, akuntabilitas hukum, dan keselamatan publik di atas ambisi eksponensial nilai valuasi pasar.