Langkah tegas pemerintahan dalam memukul rata para pelaku tindak pidana korupsi tanpa memandang kedekatan politik mendapat apresiasi positif dari kalangan praktisi hukum. Kebijakan hukum yang terukur dan tidak tebang pilih dinilai menjadi pondasi utama dalam menciptakan keadilan substansial sekaligus mendorong efektivitas program kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI), Siti Jamaliah Lubis, menyatakan bahwa komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik rasuah mulai menunjukkan hasil konkret. Ketegangan politik atau hubungan dekat dengan kekuasaan terbukti tidak menjadi penjamin kekebalan hukum bagi pihak-pihak yang terindikasi melakukan penyimpangan.
“Ini dapat kita lihat, Bapak Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Orang-orang kepercayaan beliau pun kalau memang ada indikasi korupsi maka ditangkap,” ujar sosok yang akrab disapa Kak Mia tersebut pada Rabu (21/10).
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Sebagai wujud nyata dari penegakan hukum yang transparan dan objektif, Siti Jamaliah menyoroti penanganan sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat di jajaran pemerintahan dan lembaga negara. Beberapa proses hukum yang menjadi sorotan publik di antaranya penetapan status terdakwa pada oknum pejabat tinggi di Badan Gizi Nasional (BGN) serta instansi penegak hukum seperti Jampidsus.
Selain itu, langkah proaktif penegak hukum dalam membongkar dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pembersihan birokrasi tengah berlangsung secara menyeluruh.
Menurutnya, ketegasan ini memberikan angin segar bagi rasa keadilan masyarakat yang selama ini merindukan kepastian hukum tanpa intervensi kekuasaan.
Dorongan pada Program Kesejahteraan Rakyat
Selain sektor hukum, KAI juga memberikan catatan positif terhadap serangkaian kebijakan sosial-ekonomi yang diluncurkan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, hingga kalangan lanjut usia (lansia).
“Kita juga bangga adanya program Makan Bergizi Gratis yang bisa dirasakan langsung. Di daerah-daerah masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan dukungan pemenuhan gizi ini,” ungkapnya.
Sektor pendidikan dan ekonomi kerakyatan juga tidak luput dari perhatian. Pembangunan Sekolah Rakyat berbasis asrama yang dilengkapi fasilitas penunjang memadai dinilai menjadi terobosan penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diproyeksikan menjadi mesin penggerak baru bagi perekonomian lokal di tingkat desa, sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri.
Komitmen Advokat Membawa Perubahan
Kendati memberikan apresiasi tinggi, Siti Jamaliah menyadari bahwa implementasi berbagai program strategis nasional tersebut masih membutuhkan pengawasan dan penyempurnaan di lapangan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar keberlanjutan program tetap terjaga dan tepat sasaran.
“Program-program tersebut menunjukkan keseriusan upaya pemerintahan dalam menyejahterakan rakyat. Kalau mungkin masih ada yang kurang sempurna, mari semua pihak bergotong royong membantu menyempurnakannya,” ia memaparkan.
Menutup pernyataannya, Kongres Advokat Indonesia mengimbau seluruh anggotanya di berbagai daerah untuk mengambil peran aktif. Para advokat diharapkan dapat terus mengawal kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat, memberikan sumbangsih pemikiran hukum, serta memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi di tengah dinamika pembangunan nasional.
Malang Today, lifestyle news and magazine platform that covers mix of Malang Society and Culture style with fresh and Update.
Discussion about this post