Trans Jatim Batal Masuk Arjosari? Siapa yang Sebenarnya Dilindungi, Siapa yang Dikorbankan?

Polemik pembatalan masuknya armada bus Trans Jatim ke Terminal Arjosari Kota Malang kembali memantik perdebatan sengit seputar arah kebijakan transportasi publik di Bhumi Arema. Alasan klasik yang kerap dikemukakan ke publik adalah kekhawatiran mematikan mata pencaharian sopir angkutan kota (angkot).

Namun, keputusan menahan layanan transportasi massal modern ini memunculkan pertanyaan mendasar: ketika pemerintah berusaha memproteksi satu kelompok usaha, siapa sebenarnya yang menanggung beban kerugian ekonomi paling besar?

1. Fakta Lapangan: Potensi Kerugian Publik yang Tak Terlihat

Terminal Arjosari merupakan pintu gerbang utama mobilitas warga Malang bagian utara yang setiap hari dilintasi ribuan penumpang antarkota maupun warga lokal. Di sekitarnya, terdapat belasan ribu warga Kelurahan Arjosari serta sentra institusi pendidikan dengan ribuan pelajar dan mahasiswa.

Ketika akses Trans Jatim dipangkas atau tidak diizinkan masuk ke titik simpul utama seperti Terminal Arjosari, masyarakat kehilangan hak atas transportasi yang aman, nyaman, dan ramah di kantong:

Beban Ongkos Harian Pelajar & Pekerja: Trans Jatim menawarkan tarif tersubsidi yang sangat terjangkau. Bagi pelajar dan kelompok pekerja berpenghasilan pas-pasan, selisih ongkos harian ini berdampak langsung pada ruang tabungan rumah tangga.
Efisiensi Waktu dan Integrasi: Menghalangi bus masuk ke terminal memaksa penumpang melakukan perpindahan moda berkali-kali (transit penalty), yang meningkatkan biaya perjalanan (travel cost) dan waktu tempuh.
Biaya Oportunitas Ekonomi: Menolak perubahan bukan berarti nihil kerugian. Kerugian ekonomi riil justru berpindah ke kantong masyarakat umum yang terpaksa mengeluarkan ongkos perjalanan lebih mahal setiap harinya.

2. Analisis Supply dan Demand: Mengapa Friksi Terus Terjadi?

Friksi antara bus modern dan angkutan konvensional berakar pada ketidakseimbangan struktural antara penyediaan layanan (supply) dan kebutuhan pengguna (demand):

Karakteristik Demand: Komuter Malang Raya kini menuntut moda transportasi dengan tiga kriteria utama: kepastian jadwal (headway), kenyamanan fisik (ber-AC dan bersih), serta integrasi tarif. Penurunan okupansi angkot selama beberapa tahun terakhir bukan semata-mata karena kehadiran Trans Jatim, melainkan pergeseran preferensi masyarakat yang berpindah ke kendaraan pribadi akibat angkot dinilai tidak memiliki kepastian waktu tempuh (sering ngetem).
Karakteristik Supply: Angkot konvensional beroperasi dengan sistem setoran harian yang rentan. Di sisi lain, Trans Jatim disokong subsidi pemerintah (Buy the Service/BTS). Ketika keduanya diposisikan head-to-head di rute koridor utama, friksi horizontal tak terhindarkan karena sistem perizinan angkot lama tidak didesain untuk bersaing dengan layanan bersubsidi.

3. Proyeksi Jangka Panjang: Mengapa Menolak Bus Modern Bukan Solusi?

Memproteksi trayek angkot secara statis tanpa pembenahan sistem adalah ilusi jangka pendek. Secara makro, penolakan transportasi massal justru memicu dampak turunan yang merugikan kota:

Ledakan Kendaraan Pribadi: Ketiadaan angkutan umum yang memadai memaksa setiap keluarga membeli sepeda motor atau mobil, memicu beban kemacetan kronis dan polusi udara di jalan-jalan utama Kota Malang.
Kepunahan Alami Angkot: Tanpa reformasi kualitas layanan, jumlah penumpang angkot akan terus menyusut dengan sendirinya seiring maraknya transportasi daring (ride-hailing), bukan karena bus antarkota semata.

4. Jalan Tengah: Dari Kompetisi Menuju Kolaborasi (Feeder)

Solusi yang adil bagi sopir angkot maupun masyarakat luas bukanlah dengan mengorbankan akses publik, melainkan melakukan integrasi ekosistem transportasi:

Transformasi Angkot Menjadi Feeder (Pengumpan): Jalur-jalur koridor utama (arteri) dilayani oleh Trans Jatim, sementara armada angkot difungsikan sebagai feeder resmi yang menjangkau pemukiman padat dan jalan lingkungan menuju terminal/halte transit.
Skema Pembelian Layanan (Buy The Service untuk Angkot): Para pengemudi angkot direkrut menjadi operator feeder dengan skema gaji bulanan/rupiah-per-kilometer, sehingga mereka tidak lagi menggantungkan hidup pada sistem kejar setoran yang melelahkan.
Tiket Terintegrasi: Satu tiket atau kartu uang elektronik dapat digunakan dari angkot feeder hingga berganti ke Trans Jatim tanpa bayar ganda.

Transportasi publik adalah instrumen keadilan sosial. Melindungi mata pencaharian pengemudi angkot adalah kewajiban sosial pemerintah, tetapi mengorbankan hak ribuan warga atas mobilitas yang efisien dan murah adalah kekeliruan arah kebijakan. Sudah saatnya pemangku kebijakan menatap Malang Raya secara utuh: menghadirkan integrasi, bukan fragmentasi.