MALANG TODAY — Sejarah kerap mencatat pejuang kemerdekaan dengan tinta emas, namun perjalanan politik pasca-1965 mengubah nasib sebagian di antara mereka secara tragis. Salah satu figur penting yang jejaknya nyaris terhapus adalah Charlotte Salawati, pejuang kemerdekaan asal Sangihe, Sulawesi Utara, yang juga tercatat sebagai wali kota perempuan pertama di Indonesia.
Salawati, yang pernah dianugerahi Bintang Mahaputera atas jasanya dalam masa revolusi, harus menghabiskan masa tuanya dalam jeruji besi tanpa proses peradilan akibat stigma politik Orde Baru.
Jejak Perjuangan dari Sangihe hingga Makassar
Lahir di Kepulauan Sangihe, Salawati mengawali pergerakannya sebagai pendidik dan bidan. Pada era kolonial Belanda, ia vokal menentang kebijakan diskriminatif, termasuk aturan tempat duduk di gereja dan penyerobotan tanah rakyat oleh pemerintah kolonial. Kritik-kritik tajamnya kerap dipublikasikan melalui surat kabar lokal, hingga membuatnya berulang kali diancam hukuman penjara.
Kiprahnya berlanjut ke Makassar, Sulawesi Selatan. Pada masa revolusi fisik pasca-1945, Salawati menjadikan rumah pribadinya sebagai pos logistik, mengumpulkan dana, serta obat-obatan untuk pasukan republik. Ketika rumahnya dibakar tentara Belanda, ia tidak mundur dan justru bergabung dalam perang gerilya di pedalaman Sulawesi.
Salah satu aksi heroiknya yang dicatat sejarah adalah memimpin penyerangan terhadap posisi Belanda di Masamba. Berkat dedikasi dan kepemimpinannya, Salawati diangkat menjadi Wali Kota Makassar pada tahun 1950. Ia juga ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pendekatan diplomasi guna meredam gerakan pemberontakan di wilayah tersebut.
Kiprah di Gerwani dan Parlemen
Selain berkarier di pemerintahan, Salawati aktif mendorong kesetaraan gender dan emansipasi perempuan. Ia menjadi salah satu pimpinan dalam Gerakan Wanita Sedar (Gerwis), yang kemudian bertransformasi menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pada tahun 1954.
Lewat organisasi tersebut, Salawati memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi perempuan, menentang pernikahan dini, serta mendampingi buruh perempuan. Pada pemilu 1955, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Gerwani hingga awal dekade 1960-an.
Penahanan Tanpa Peradilan dan Propagandis Politik
Peta politik Indonesia berubah drastis pasca-peristiwa 1965. Militer di bawah kepemimpinan Soeharto mengendalikan kekuasaan dan memberangus organisasi yang dituduh berafiliasi dengan PKI, termasuk Gerwani. Salawati ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Bukit Duri, Jakarta, tanpa pernah menjalani proses pengadilan.
Sesama tahanan politik di Bukit Duri mengenalnya sebagai sosok yang sederhana, lembut, dan teguh memegang prinsip. Kendati berusia lanjut, ia tetap berusaha mandiri dan kerap menolong sesama tahanan, termasuk membantu proses persalinan rekan setahanan.
Di luar penjara, kampanye dan propaganda media masa Orde Baru mengubah citra Salawati dan anggota Gerwani secara masif. Nama besar yang semula dikenal sebagai pejuang kemerdekaan dan legislator mendadak diidentikkan dengan stigma negatif. Kontribusinya terhadap negara secara perlahan dihilangkan dari catatan sejarah resmi.
Kehidupan Senja dan Hak yang Tercabut
Setelah dibebaskan pada pertengahan 1976, Salawati hidup dalam kondisi prihatin. Status sebagai mantan tahanan politik membuat seluruh hak pensiun dan perlindungan sosialnya dicabut oleh negara. Salawati menghabiskan sisa hidupnya bersama keluarga di Jakarta dalam kondisi pikun hingga wafatnya.
Keinginan terakhirnya untuk dimakamkan di tanah kelahirannya di Sangihe tidak dapat terwujud karena keterbatasan biaya keluarga. Hingga akhir hayatnya, belum ada pemulihan nama baik secara resmi dari negara terhadap figur pejuang perempuan tersebut.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post