Buya Anwar Sebut Maraknya Kasus Korupsi Berpotensi Picu Krisis Kepercayaan Publik

Ironi Komitmen Istana dan Deretan Kasus Pembantu Presiden

Maraknya kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pembantu di jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi kuat menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap Kepala Negara. Sorotan tajam ini mengemuka seiring munculnya ketimpangan antara narasi ketat pemberantasan korupsi yang digaungkan Istana dengan realitas hukum di berbagai instansi pemerintah.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, menyoroti fenomena tersebut sebagai situasi yang sangat dilematis. Di satu sisi, publik menyaksikan tekad politik yang kuat dari Presiden Prabowo untuk menumpas praktik rasuah hingga ke akar-akarnya. Namun, di sisi lain, tindakan oknum pejabat di tingkat kementerian dan lembaga justru bertolak belakang dengan komitmen tersebut.

“Di satu sisi Prabowo sebagai Presiden sangat bertekad memberantas korupsi, namun di sisi lain para pembantu dan anak buahnya justru melakukannya. Hal ini tentu membuat kepercayaan masyarakat kepada Prabowo menurun dan terganggu,” ujar Buya Anwar.

Rentetan Kasus Strategis yang Mencoreng Komitmen Pemerintah

Buya Anwar secara khusus mengapresiasi ketegangan visi Presiden Prabowo dalam menjaga integritas tata kelola negara. Kendati demikian, ia menyesalkan fakta di lapangan yang menunjukkan masih suburnya praktik tidak terpuji di lingkungan pemerintahan pusat. Sejumlah dugaan skandal korupsi besar dalam skala nasional belakangan ini menjadi bukti nyata belum efektifnya pengawasan internal di tubuh birokrasi.

Beberapa kasus menonjol yang menjadi perhatian publik di antaranya:

• Dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
• Kasus dugaan pemerasan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
• Dugaan penyelewengan dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
• Praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurutnya, rentetan kasus di lembaga-lembaga vital tersebut jelas menodai citra pemerintahan dan mencederai semangat reformasi birokrasi yang sedang dibangun oleh Istana.

Desakan Penegakan Hukum Transparan Tanpa Pandang Bulu

Guna memulihkan penegakan hukum dan menahan kebocoran keuangan negara yang semakin memprihatinkan, pimpinan MUI ini mendesak agar agenda pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Pemberantasan korupsi ditegaskan tidak boleh berhenti sebatas slogan politik atau dijadikan alat kepentingan pihak tertentu.

Ia menekankan pentingnya langkah konkret berupa penindakan hukum yang transparan, terukur, dan tidak tebang pilih terhadap siapapun elite yang terbukti terlibat dalam skandal keuangan negara.

“Siapa pun yang terlibat harus ditindak, diperiksa, dan diproses secara transparan sesuai hukum yang berlaku. Jika Prabowo ingin berhasil, hukum harus ditegakkan secara serius dan bersungguh-sungguh,” pungkas Buya Anwar.

Malang Today

Malang Today, lifestyle news and magazine platform that covers mix of Malang Society and Culture style with fresh and Update.