Belajar dari Kesuksesan Blok M, Daerah Didesak Adopsi Integrasi Transportasi Jakarta

Sistem transportasi publik di DKI Jakarta dinilai telah memiliki basis integrasi yang kuat dan komprehensif. Meski demikian, pemerintah daerah dituntut untuk terus mengoptimalkan frekuensi layanan guna mengimbangi tingginya laju mobilitas masyarakat, terutama di titik-titik pusat pertumbuhan ekonomi dan kuliner yang kian berkembang pesat.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyoroti pentingnya penyesuaian operasional angkutan umum di kawasan strategis. Penguatan armada dan pengaturan jadwal yang presisi menjadi kunci agar aktivitas ekonomi warga tetap melaju tanpa memicu kemacetan parah.

Mendorong Jakarta Jadi ‘Bapak Asuh’ Transportasi Daerah

Keberhasilan pengelolaan transportasi publik di ibu kota semestinya tidak berhenti di tingkat lokal. Djoko Setijowarno mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengambil peran strategis sebagai “Bapak Asuh” atau pembina bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang ingin membenahi sistem angkutan umumnya.

Langkah kolaboratif ini dinilai mendesak mengingat ketimpangan pembangunan transportasi umum di tingkat nasional masih sangat tinggi. Dari total 552 pemerintah daerah di Indonesia, baru sekitar 8 persen atau 46 pemda yang secara mandiri telah menyelenggarakan sistem transportasi umum modern berbasis APBD. Daerah tersebut mencakup 13 provinsi, 19 kota, dan 14 kabupaten.

Padahal, keberadaan angkutan umum modern memberikan lima manfaat strategis bagi kawasan perkotaan, yaitu:

Efisiensi Lingkungan dan Dekarbonisasi: Efektif menekan angka emisi karbon dan mereduksi tingkat polusi udara perkotaan.
Efisiensi Biaya dan Penghematan Ekonomi: Memangkas risiko kecelakaan lalu lintas serta mewujudkan efisiensi manajemen armada yang terintegrasi.
Aksesibilitas dan Inklusivitas Sosial: Membuka ruang mobilitas yang setara dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penataan Ruang berbasis TOD: Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kota melalui kawasan Transit-Oriented Development (TOD).
Konektivitas Antarwilayah: Memperluas jangkauan mobilitas untuk memicu pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peluang Rute Antarkota dan Regulasi Nasional

Menanggapi wacana perluasan jaringan Transjakarta hingga ke luar wilayah, seperti rute Blok M–Bandung, Djoko Setijowarno menilai gagasan transportasi antarkota tersebut sangat memungkinkan untuk direalisasikan. Kunci utamanya terletak pada payung kebijakan nasional serta kesiapan koordinasi antarwilayah.

Namun demikian, eksekusi rute lintas daerah tetap membutuhkan kalkulasi matang terkait pemetaan kebutuhan penumpang, integrasi moda antarkota, hingga perencanaan operasional yang presisi agar layanan yang dihadirkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Sorotan Kemunduran Anggaran dan Komitmen Pemerintah Pusat

Di sisi lain, MTI menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja Kementerian Perhubungan yang dinilai lamban serta kurang konsisten dalam mengawal pembenahan angkutan umum massal. Pemotongan alokasi anggaran secara signifikan diyakini dapat menghambat upaya pemerataan layanan transportasi di berbagai daerah.

Data menunjukkan penurunan anggaran program pembenahan transportasi publik yang cukup drastis. Setelah sempat menyentuh angka Rp582,98 miliar pada tahun 2023, alokasi anggaran diproyeksikan merosot tajam menjadi Rp82,6 miliar pada 2026. Sementara itu, rencana stimulus transportasi umum pada 2027 dialokasikan sebesar Rp100 miliar yang hanya mencakup lima wilayah, yakni Manado, Bekasi, Depok, Balikpapan, dan Pontianak.

Pengurangan anggaran secara berkala ini dinilai mengancam pencapaian target pembangunan nasional. Pihaknya menegaskan bahwa kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kualitas dan keandalan sistem transportasi publiknya.

Tantangan Kehendak Politik dan Orientasi Pembangunan

Rendahnya keterlibatan pemerintah daerah dalam membangun angkutan umum juga ditengarai akibat pola pikir pembangunan yang masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Proyek konstruksi fisik kerap lebih diprioritaskan ketimbang investasi layanan publik yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk berani mengambil terobosan dengan mencari skema pengelolaan yang berkelanjutan. Penguatan angkutan umum harus diposisikan sebagai investasi sosial-ekonomi jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah.