Senator AS Ajukan RUU Larangan Penggunaan Teknologi Pengawas Flock oleh Pemerintah Federal

Ekskalasi Pengawasan Massal: Senator AS Ajukan RUU Rekam Jejak Otomatis Plat Nomor

Isu privasi digital dan pengawasan massal (mass surveillance) di Amerika Serikat kini memasuki babak baru yang kian memanas. Senator independen asal Vermont, Bernie Sanders, secara resmi meluncurkan rancangan undang-undang bertajuk Ban Flock Act. Langkah legislatif agresif ini membidik penggunaan sistem pembaca plat nomor otomatis (Automatic License Plate Readers/ALPR)—sebuah teknologi pemantauan lalu lintas yang memicu gelombang perlawanan publik karena dinilai mengikis kebebasan sipil secara masif.

Meski mengusung nama salah satu raksasa penyedia infrastruktur ALPR terbesar di AS, RUU tersebut tidak hanya menyasar satu korporasi. Regulasi ini dirancang untuk melarang seluruh lembaga federal mengoperasikan kamera ALPR maupun mengakses basis data yang dikumpulkan oleh Kepolisian lokal dan perusahaan swasta. Langkah Sanders ini menjadi artikulasi politik atas keresahan publik terhadap ekspansi teknologi pengawasan berkedok keamanan publik.

Sanksi Finansial dan Klausul Mematikan Bagi Pengembang AI Surveillance

Draf RUU yang didukung oleh Anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez dan Senator Jeff Merkley ini menyajikan mekanisme penegakan hukum yang sangat ketat. Pengecualian hanya diberikan untuk sistem pemungutan tarif jalan tol otomatis serta skema pemantauan spesifik yang mengantongi persetujuan Kongres—itu pun dengan syarat krusial: retensi data tidak boleh melebihi 48 jam.

Tak berhenti di ranah federal, regulasi ini juga menyiapkan sanksi finansial tajam bagi pemerintah negara bagian dan lokal yang membandel. Mulai tahun fiskal pertama setelah diundangkan, daerah yang menolak melarang teknologi ALPR akan dipangkas dana hibah keamanannya dari lima kementerian federal utama, termasuk Department of Justice (DOJ) dan Department of Homeland Security (DHS). Selain itu, RUU ini membuka pintu bagi warga negara untuk menggugat pemerintah federal atas pelanggaran privasi, sekaligus memberikan wewenang penuh kepada Jaksa Agung di tingkat negara bagian untuk menegakkan aturan tersebut.

Flock dan Anomali Skala Pengawasan 20 Miliar Data Kendaraan

Dominasi pasar teknologi pengawasan kendaraan saat ini dipegang oleh Flock. Berdasarkan data yang dihimpun dalam RUU tersebut, perusahaan rintisan bernilai tinggi ini mengoperasikan lebih dari 120.000 kamera jaringan di seluruh penjuru Negeri Paman Sam. Skala operasinya tergolong raksasa: sistem pintar Flock mampu memproses dan menganalisis lebih dari 20 miliar pemindaian kendaraan setiap bulannya.

Namun, akselerasi pertumbuhan Flock kini berbenturan keras dengan penolakan publik dan gelombang pemutusan kontrak kerja sama oleh berbagai kota. Menanggapi tekanan yang meningkat, CEO Flock, Garrett Langley, mulai merubah manuver bisnisnya. Periode retensi data bawaan yang sebelumnya diset default 30 hari kini dipangkas menjadi 7 hari. Flock juga mengintegrasikan fitur audit otomatis yang dapat memblokir akses aparat penegak hukum jika terdeteksi kueri pencarian abnormal.

Penyalahgunaan Wewenang dan Tantangan Keamanan Data di Era Kontemporer

Langkah pengetatan fitur oleh pimpinan Flock bukan tanpa alasan. Celah keandalan dan potensi penyalahgunaan sistem pengawasan ini sempat mencoreng citra kepolisian AS. Salah satu skandal terbesarnya melibatkan mantan perwira polisi Milwaukee yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik berat. Oknum tersebut memanfaatkan platform Flock untuk melacak keberadaan pasangan dan mantan pasangannya hingga 179 kali pencarian ilegal dengan dalih “penyelidikan”.

Kasus ini menjadi bukti nyata betapa rentannya data geolokasi masyarakat ketika dikelola tanpa pengawasan berlapis yang ketat. Meski wacana mekanisme konfirmasi ganda (double-key system)—yang mewajibkan persetujuan dua pejabat sebelum pencarian data dapat dijalankan—mulai dipertimbangkan oleh pengembang, RUU yang diusung Sanders membuktikan bahwa regulasi ketat di tingkat perundang-undangan menjadi harga mati untuk melindungi privasi masyarakat di era transformasi digital.