Analisis Greenpeace: Lonjakan harga energi di tengah agresi terhadap Iran memicu tingkat inflasi di seluruh Eropa

Amsterdam, Belanda — Antara Januari hingga Agustus 2026, harga energi jadi alasan utama kenaikan inflasi di Zona Euro (dari 1,7% menjadi 3,2%), merujuk pada analisis terbaru Greenpeace International yang mengungkap besarnya skala inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar fosil atau dapat disebut sebagai fossilflation.

Tanpa lonjakan harga minyak akibat agresi Amerika Serikat-israel terhadap Iran, inflasi di Eropa pada Agustus ini mencapai 2,2%, bukan 3,2%. Ini menjelaskan bagaimana ketergantungan energi fosil secara langsung membuat rumah tangga rentan terhadap guncangan harga, berujung pada terganggunya perekonomian yang lebih luas. [1]

John Noël, Juru Kampanye Greenpeace International, memaparkan: “Masalah yang timbul lebih besar, tidak hanya sekedar konflik ataupun kenaikan harga minyak. Sepanjang perekonomian kita terikat erat dengan pasar energi fosil yang tidak stabil, disrupsi yang menyerang biaya rumah tangga akan terus berulang. Pemerintah harus melindungi masyarakat dari fossilflation yang semakin merajalela dengan mengganti sistem energi fosil dengan energi terbarukan dan elektrifikasi yang terdesentralisasi.”

Dari analisis yang dilakukan, Greenpeace menemukan bahwa harga energi menyumbang sebanyak 97% fluktuasi pada inflasi di Eropa sejak tahun 2024, di mana distorsi ekonomi di tahun-tahun pandemi bahkan telah berakhir. Ini menunjukkan bahwa fossilflation adalah sumber masalah ekonomi sebenarnya yang perlu ditindak oleh pemerintah dan bank sentral, alih-alih diperlakukan sebagai fenomena temporer yang tidak terkendali.

Analisis ini juga menemukan bahwa rumah tangga dapat terlindungi dari guncangan ekonomi dengan beralih ke energi terbarukan seperti angin dan matahari, serta teknologi elektrik yang disokong oleh tenaga listrik, bukan energi fosil. Sebagai ilustrasi, rumah tangga di Jerman secara keseluruhan menggunakan kendaraan listrik, pompa kalor, panel surya atap serta penyimpanan baterai, mengalami kenaikan harga sebesar 1,5% antara Januari–Agustus 2026, lebih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa rata-rata yang mencapai 2,5%.

Noël menambahkan: “Ketika perusahaan bahan bakar fosil mengakumulasi kekayaan berlebih, masyarakat lain secara signifikan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Energi terbarukan dapat melindungi dan memberikan kontrol atas biaya hidup mereka sendiri. Panel surya atap, baterai penyimpanan, kendaraan listrik, transportasi publik, dan pompa kalor, dapat mengurangi paparan ketidakstabilan pasar bahan bakar fosil terhadap negara, masyarakat, dan bisnis. Bank sentral harus mengakui bahwa bahan bakar fosil sebagai risiko ekonomi dan pemerintah harus mempercepat transisi menuju desentralisasi energi terbarukan yang dapat membentengi masyarakat dan pelaku usaha lokal dari lonjakan harga berulang, daripada membiarkan mereka terpapar masalah ini terus-menerus.”

Karena ini, Greenpeace mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan dan elektrifikasi yang terdesentralisasi, di mana semua ini bisa didanai dengan memberlakukan pajak permanen pada perolehan laba perusahaan minyak dan gas. Mengganti ketergantungan pada sistem minyak dan gas fosil global yang tidak stabil dengan energi bersih yang dihasilkan secara mandiri dapat membantu melindungi rumah tangga dari lonjakan harga ke depan sambil memangkas polusi iklim sebagai bagian dari transisi energi berkeadilan.

Potret di Indonesia

Selain mengartikan bahwa sistem energi fosil sangat rentan terhadap dinamika geopolitik, analisis Greenpeace terhadap krisis energi fosil dan inflasi di Eropa mengingatkan kita bahwa potensi dampaknya mengakar ke tingkat nasional bagi negara-negara yang masih memelihara bahan bakar fosil dalam sistem energinya.

Ini menjadi alarm darurat bagi Indonesia yang masih terkunci energi fosil. Meski agresi AS-israel terhadap Iran terlihat jauh di mata, lonjakan harga bahan bakar fosil akibat agresi ini juga dapat berdampak ke kondisi Indonesia. Sekalipun dalam kasus Indonesia, akses energi termasuk kelistrikan ditopang oleh subsidi. Namun, selama masih bergantung pada energi fosil, Indonesia tak akan lolos dari krisis energi global. Secara langsung, lonjakan harga akan beralih membebani subsidi yang berasal dari kantong negara (APBN). Terlebih hingga saat ini, energi fosil di Indonesia masih memegang porsi sebesar 90% dari total subsidi energi.

Di samping mampu menggerogoti fiskal negara, energi fosil telah lama dinobatkan sebagai sumber penghasil emisi besar yang memicu laju krisis iklim. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembakaran batubara untuk pembangkit listrik misalnya, berkontribusi dalam menahan panas matahari yang mengakibatkan pemanasan global. Lainnya, pembakaran gas fosil mengemisi metana bahkan 80 kali jauh lebih berbahaya dari karbon dioksida dalam memerangkap panas matahari di Bumi. Sumber-sumber emisi ini yang kemudian memacu laju krisis iklim yang ditandai dengan cuaca ekstrem dan tidak menentu di berbagai wilayah.

Jika analisis Greenpeace International memotret bagaimana kerentanan energi fosil dari persoalan politik global mampu memicu kenaikan inflasi negara-negara dunia. Secara ekologis, aktivitas pembakaran energi fosil juga mengganggu metabolik alam—terwujud dalam bentuk krisis iklim yang makin menjadi-jadi. Berujung menambah kerentanan bagi rumah tangga dan kelompok tertentu: perempuan, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, komunitas ragam gender, petani, nelayan, pelaku usaha kecil, masyarakat adat, hingga buruh yang diinformalkan. 

Berbagai bencana iklim yang bermunculan seperti banjir, kekeringan, hingga potensi kebakaran hutan meningkat. Tidak hanya menyumbang ratusan hingga ribuan korban jiwa dan meninggalkan sejumlah persoalan kesehatan, tapi juga menghilangkan mata pencaharian, akses, dan tempat tinggal masyarakat. Akhirnya, persoalan tidak hanya soal peningkatan biaya hidup, sejumlah masyarakat di Indonesia bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar akibat terputusnya sumber ekonomi mereka.

Indonesia sudah mengalaminya berkali-kali:

📋Per November 2025, 442 orang meninggal dunia dan 402 hilang dalam bencana iklim banjir di Sumatera 2025. CELIOS memprediksi kerugian ekonomi yang membebani masyarakat Sumatera mencapai Rp68,67 triliun, berdasarkan 5 jenis kerugian: kerusakan tempat tinggal, fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan dan jalan umum, hingga hilangnya lahan sawah termasuk hambatan aktivitasnya.

📋Banjir Bali 2025 lalu yang disebut sebagai banjir terparah di Bali, per September 2025, tercatat 18 korban meninggal dunia dan 4 orang lainnya dinyatakan hilang. Taksiran kerugian materiil berupa kerusakan bangunan hingga terhambatnya aktivitas usaha kecil mencapai Rp93,5 miliar. 

📋Sejumlah kasus kekeringan di tahun 2026 ini, menyebabkan kerugian bagi petani yang tidak dapat mengairi sawahnya, seperti kasus kekeringan belasan subak (sistem irigasi) di Bali, hingga kenaikan biaya produksi bagi usaha kecil untuk bertahan dari panas ekstrem di Jakarta.

Menambah energi fosil, menambah resiko

Mengingat kenaikan suhu global meningkat seiring aktivitas pembakaran batubara dan gas dari waktu ke waktu. Badan iklim PBB, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), menyebut bahwa penghentian penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan menjadi cara untuk menahan laju krisis iklim yang memunculkan berbagai bencana. Pemerintah Indonesia telah mengetahui sumber persoalan ini, dan seharusnya bencana iklim yang melanda dapat terprediksi sambil meminimalisir resikonya.

Namun, alih-alih memitigasi dampak krisis iklim lewat keluar dari ketergantungan energi fosil, pemerintah Indonesia justru masih akan menambah energi fosil dalam dokumen kelistrikannya. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, masih ada rencana penambahan (PLTU) batubara sebesar 6,3GW dan (PLTG) gas fosil sebesar 10,3GW, yang berpotensi mengunci Indonesia dalam jeratan fosil (fossil-lock in) dan emisi karbon (carbon lock-in) selama 25-30 tahun kedepan. Sedangkan bauran energi terbarukan seperti matahari dan angin belum memenuhi target: baru sekitar 16% dari target 23% di 2025. Padahal, energi terbarukan seperti potensi energi matahari di Indonesia berlimpah ruah mencapai 3.200GW yang dapat dimanfaatkan melalui percepatan pembangunan/distribusi panel surya atap.

Di tingkat wilayah, penambahan gas fosil juga direncanakan oleh pemerintah Bali. Sebesar total 900MW (450MW x 2) PLTG akan ditambah di Celukan Bawang. Lalu 450MW PLTG lainnya akan ditambah untuk wilayah Bali bagian selatan. 

Selain itu, rencana pemensiunan dini juga tidak ditegakkan menjadi kewajiban, melainkan dalam Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 menyatakan bahwa pemensiunan dini PLTU bersifat opsional/kondisional. Dengan ini, justru Indonesia makin mengunci diri dalam energi fosil dan memproduksi emisi lebih besar lagi, bukan berupaya memangkasnya.

Ketika kita semakin memelihara energi fosil dalam jangka panjang, bencana iklim jadi tidak dapat dihindari. Dan ketika masa siklus biologis seperti El Nino datang, kenaikan suhu udara dapat berubah menjadi panas ekstrem dan kekeringan kronis yang diperparah oleh krisis iklim. Menambah resiko beban biaya dan kerugian yang dialami oleh masyarakat dan lingkungan.

Dengan menghitung beban biaya baik secara ekonomi dan sosial dari krisis iklim, melepaskan diri dari energi fosil dan #FokusDiTerbarukan juga jadi upaya pemerintah dalam melindungi negara dan masyarakat dari potensi krisis serta bencana iklim yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Catatan:

[1] Fossilflation: how oil and gas prices drive inflation and how households can be protected 

Penelitian Greenpeace International ini mengandalkan informasi dari kumpulan data inflasi konsumen dan acuan basis data komoditas internasional yang diakui. Deret waktu indeks harga konsumen (CPI/HICP) serta bobot keranjang komoditas diperoleh langsung melalui Eurostat dan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk wilayah Eropa dan Destatis untuk perolehan data Jerman. Harga acuan energi global—termasuk minyak mentah dalam mata uang euro dan gas fosil Dutch TTF—dikumpulkan melalui basis data pasar seperti Macrobond. Dengan menggunakan data dan angka resmi tersebut, analisis dilakukan dengan menggunakan metode ekonometrika—termasuk dekomposisi varians, proyeksi lokal, regresi OLS, dan pemodelan indeks kontrafaktual—untuk meminggirkan dampak transmisi energi fosil dan menyimulasikan penghematan biaya kelistrikan rumah tangga.