MALANG TODAY – Penelusuran mendalam terhadap puluhan ribu laporan berita mengungkapkan fakta mengejutkan terkait transparansi penyelidikan militer Israel (IDF). Dari ratusan insiden kekerasan yang melibatkan Pasukan Pertahanan Israel dan menewaskan maupun melukai warga sipil di Gaza, Tepi Barat, serta Lebanon, sebagian besar kasus yang diklaim “sedang diselidiki” tidak pernah diumumkan hasilnya kepada publik.
Berdasarkan analisis terhadap 300 kasus yang pernah dinyatakan dalam proses penyelidikan oleh pihak militer sejak 7 Oktober 2023, hanya 28 kasus yang hasilnya secara resmi dipublikasikan di situs web IDF. Sebanyak 254 insiden serangan yang memicu korban jiwa tetap tanpa kejelasan transparansi, sementara status 18 kasus lainnya tidak dapat dipastikan.
Rincian dari 254 insiden mematikan tersebut tersebar di beberapa wilayah konflik, mencakup 158 kejadian di Jalur Gaza, 48 di Tepi Barat, 32 di Lebanon, serta 16 kasus sisanya terjadi di wilayah Israel atau fasilitas penahanan militer. Pada hampir seluruh insiden yang teridentifikasi, sedikitnya satu warga dilaporkan tewas.
Penyelidikan Tertutup dan Prosedur yang Dipertanyakan
Sikap militer Israel yang jarang mempublikasikan hasil investigasi internal, termasuk yang berpotensi menjadi ranah pidana, menuai sorotan. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menegaskan bahwa sesuai Konvensi Jenewa, setiap pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional wajib dilakukan secara transparan, independen, dan cepat.
IDF mengeklaim pihaknya menanggapi serius setiap laporan yang memicu dugaan pelanggaran hukum atau panduan operasional militer. Namun, sebagian besar tanggapan awal yang menggunakan istilah “sedang diperiksa, ditinjau, atau ditelaah” sering kali menjadi pernyataan akhir tanpa ada pembaruan informasi publik lanjutan.
Meskipun Mekanisme Pencarian Fakta dan Penilaian Staf Umum Israel (FFAM) mengklaim telah meninjau sekitar 150 insiden operasional dan menyerahkannya ke Kejaksaan Militer, rincian atas kasus-kasus tersebut tidak pernah dibuka secara terbuka.
Pengamat hak asasi manusia dari kelompok Yesh Din di Israel, Dan Owen, menilai pola ini menunjukkan kecenderungan militer untuk mengulur-ulur waktu. “Proses penyelidikan sering kali diperpanjang sampai publik kehilangan perhatian dan melupakan insiden tersebut,” ungkapnya.
Deretan Serangan Mematikan Tanpa Kejujuran Informasi
Beberapa insiden menonjol yang hasilnya tertutup dari publik mencakup pembunuhan dua perempuan di kompleks Gereja Keluarga Kudus di Gaza pada Desember 2023. Meskipun janji peninjauan telah disampaikan sejak awal kejadian, pihak militer terus berdalih bahwa proses pengumpulan data membutuhkan waktu lama.
Kasus mematikan lainnya adalah serangan udara terhadap kompleks sekolah Al-Taba’een di Gaza timur pada Agustus 2024 yang menewaskan sedikitnya 93 warga sipil saat salat subuh, termasuk wanita dan anak-anak. Meski rekaman dan temuan pecahan bom berpemandu presisi buatan AS menjadi bukti di lapangan, IDF hingga kini hanya menyatakan bahwa insiden tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Di Tepi Barat, penembakan remaja perempuan berusia 16 tahun, Lujain Musleh, pada September 2024 di Kafr Dan juga menambah daftar panjang kasus yang menguap tanpa kejelasan status hukum paska-klaim peninjauan awal.
Dampak Keraguan Publik terhadap Akuntabilitas
Hingga kini, puluhan ribu warga Palestina dan ribuan warga di Lebanon dilaporkan menjadi korban dalam eskalasi konflik berdarah ini. Ketidakjelasan investigasi internal ini dinilai berbagai pakar hukum internasional dapat merusak kredibilitas klaim supremasi hukum yang selama ini digelorakan oleh pihak Israel.
Janina Dill, Profesor Hukum Internasional dari Universitas Oxford, menekankan pentingnya akuntabilitas yang nyata. Jika kasus-kasus pelanggaran yang memiliki bukti kuat terus diabaikan atau diulur tanpa penjelasan resmi, maka narasi kemampuan penegakan hukum secara mandiri oleh militer akan kehilangan legitimasi di mata internasional.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post