MALANG TODAY – Klaim pemerintah yang menyatakan telah berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga di atas 80 persen mendapat sorotan tajam dari sejumlah pakar dan pegiat lingkungan. Klaim tersebut dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena kabut asap pekat masih menyelimuti berbagai wilayah di Indonesia, bahkan mulai meluas hingga ke negara-negara tetangga.
Kondisi yang tak kunjung membaik ini memicu reaksi keras di dalam maupun luar negeri. Malaysia berencana membawa isu ini ke forum regional, sementara di dalam negeri, gelombang gugatan hukum mulai mengincar jajaran pejabat tinggi pemerintah.
Sorotan Internasional dan Gugatan Hukum Warga
Dampak lintas batas akibat kabut asap karhutla membuat Pemerintah Malaysia mengambil langkah tegas. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, menyatakan akan membawa isu kabut asap lintas batas ini dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina, pada November mendatang. Menurutnya, ASEAN membutuhkan mekanisme penanganan yang lebih efektif karena krisis asap belum masuk dalam skema penanganan bencana alam yang ada saat ini.
Dampak buruk dari krisis ini telah memaksa Pemerintah Johor, Malaysia, memperpanjang penutupan sekolah guna melindungi kesehatan para siswa akibat kualitas udara yang kian memburuk.
Sementara itu di dalam negeri, empat organisasi masyarakat sipil bersama warga Kalimantan Barat melayangkan gugatan class action terhadap Presiden Prabowo Subianto dan 26 pejabat tinggi lainnya, termasuk para menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota. Langkah hukum ini diambil karena Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah terdampak paling parah, yang mengakibatkan aktivitas sekolah terganggu, jadwal penerbangan lumpuh, dan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Kuasa hukum penggugat, Glorio Sanen, menegaskan bahwa koordinasi penanganan antarlembaga masih sangat lemah. Dalam gugatannya, warga mendesak agar karhutla di Kalimantan Barat ditetapkan sebagai bencana nasional, pemberian layanan kesehatan gratis bagi korban ISPA, santunan bagi korban jiwa, serta penegakan hukum yang tegas berupa evaluasi dan audit izin konsesi perusahaan.
Upaya Pemerintah dan Respons Presiden
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas lahan yang terbakar berhasil ditekan menjadi 639,23 hektare, dari total 202.004 hektare yang tercatat sepanjang periode Januari hingga Juli. Enam provinsi yang masih berjuang mengatasi titik api meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatra Selatan, dan Riau.
Kebakaran terbesar saat ini terkonsentrasi di Kalimantan Tengah, termasuk di area konservasi Taman Nasional Tanjung Puting dengan luasan terbakar mencapai 513,89 hektare. Pemerintah telah mengarahkan lebih dari 60 ribu personel gabungan serta mengoperasikan bom air (water bombing) lewat udara untuk menanggulangi titik api.
Menanggapi krisis yang terus berlarut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengumpulkan para pakar dan akademisi untuk merumuskan strategi penanganan yang lebih presisi, terutama berbasis mitigasi di tingkat desa. Kendati demikian, Presiden mengakui bahwa faktor alam tetap menjadi kunci utama.
“Masalah asap nanti kami minta masukan para profesor bagaimana. Saya kira memang benar ujungnya hanya hujan air ya,” ujar Presiden Prabowo di Istana Merdeka.
Evaluasi Teknis Pemadaman di Lahan Gambut
Pernyataan pemerintah yang mengandalkan hujan dinilai para ahli sebagai bentuk pengakuan atas keterbatasan strategi pemadaman yang ada. Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menegaskan bahwa hilangnya api di permukaan tidak berarti kebakaran telah selesai. Pada ekosistem gambut, api sering kali tetap membara di lapisan bawah tanah dan terus menghasilkan asap pekat.
Uli juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan enggan menerima bantuan peralatan pemadaman dari negara tetangga seperti Malaysia, yang sebelumnya telah menawarkan armada pesawat dan helikopter pemadam.
Dari sisi teknis, Pakar Lingkungan Universitas Palangka Raya, Kitso Kusin, menyoroti pola kerja tim pemadam di lapangan yang dinilai belum efektif. Banyak titik api kembali menyala karena area yang telah padam ditinggalkan tanpa pengawasan 24 jam. Selain itu, minimnya infrastruktur pendukung seperti sumur bor di titik rawan kebakaran memaksa petugas bergantung pada mobil tangki yang kapasitasnya terbatas.
Pakar Ekologi ITB, Elham Sumarga, menambahkan bahwa gambut yang mengering akibat fenomena El Nino berubah menjadi tumpukan bahan bakar yang sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Keterlambatan pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan awal dinilai menjadi penyebab utama meluasnya krisis karhutla pada tahun ini.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post