Perkuat Sektor Kelautan, Dubes Jepang Ueno Atsushi Tempuh Kerja Sama Maritim Bareng Menteri KKP

JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat kemitraan strategis di sektor maritim dan perikanan secara komprehensif. Kerja sama bilateral ini dirancang mencakup pilar industri, modernisasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan keamanan wilayah perairan kedua negara.

Kepastian tersebut mengemuka usai Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, melakukan kunjungan kerja ke kantor Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano serta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono.

Modernisasi Kapal dan Efisiensi Rantai Dingin

Fokus utama pembicaraan kedua pihak tertuju pada rencana pengembangan armada kapal perikanan modern guna mendukung aktivitas penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di perairan Indonesia. Selain peremajaan armada, transfer teknologi penangkapan dan tata kelola penanganan penangkapan di atas kapal menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas standar ekspor.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas teknis ini penting agar produk perikanan nasional memiliki daya saing tinggi di pasar Internasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mendorong investasi pada sistem rantai dingin (cold chain) untuk menjaga kesegaran komoditas unggulan seperti tuna.

“Penguatan kerja sama perikanan dengan Jepang diharapkan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat posisi kedua negara dalam rantai pasok perikanan global,” ujar Trenggono.

Dukungan Infrastruktur dan Hibah Natuna

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Ueno Atsushi menegaskan komitmen negaranya untuk terus berkolaborasi dengan Indonesia sebagai sesama negara maritim utama di Asia. Menurutnya, pertukaran pandangan yang berlangsung sangat konstruktif untuk mengoptimalkan potensi kelautan kedua negara.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Jepang tengah mengkaji penyaluran bantuan melalui mekanisme Official Development Assistance (ODA). Bantuan infrastruktur ini ditujukan untuk memodernisasi pelabuhan perikanan di Indonesia agar dapat berfungsi optimal sebagai pusat pengawasan dan pemantauan aktivitas maritim.

Selain ODA, Negeri Sakura siap memfasilitasi pembentukan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di berbagai kawasan pesisir. Salah satu proyek strategis yang masuk dalam agenda adalah pembangunan Pasar Ikan Natuna dengan nilai hibah mencapai 5,6 juta dolar AS atau setara Rp 93,87 miliar, yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian kawasan terluar Indonesia.