Pakar Ekonomi Beberkan Tiga Ganjalan Utama Dunia Usaha Demi Capai Pertumbuhan 8 Persen

JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% dinilai sulit tercapai jika pemerintah dan pemangku kepentingan masih menerapkan kebijakan ekonomi secara biasa atau business as usual. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pentingnya pembenahan struktural untuk memangkas biaya ekonomi tinggi (high-cost economy) yang selama ini menghambat ekspresi industri manufaktur nasional.

Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Bisnis Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Didik J. Rachbini, mengungkapkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini berada di kisaran 5% (tercatat 5,29% pada triwulan II-2026) membutuhkan resep strategi yang lebih agresif agar mampu melonjak ke level yang ditargetkan.

Pelajaran Deregulasi dan Pentingnya Reformasi Industri

Didik menekankan bahwa sejarah membuktikan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak hadir secara kebetulan. Berdasarkan rekam jejak era deregulasi dan debirokratisasi pada tahun 1980-an, kebijakan yang secara sistematis memangkas hambatan usaha dan membuka keran investasi terbukti mampu menjadikan sektor industri sebagai lokomotif utama perekonomian.

“Untuk mencapai pertumbuhan 7–8%, sektor industri harus tumbuh jauh lebih kuat daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tahun 2026 justru menegaskan bahwa pertumbuhan industri kita belum cukup kuat,” ujar Didik dalam Forum Komunikasi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia di Jakarta.

Ia menyuarakan agar re-industrialisasi dijadikan strategi inti melalui dorongan investasi produktif, peningkatan nilai tambah ekspor manufaktur, penguasaan teknologi, serta integrasi yang lebih dalam dengan rantai pasok global (global supply chain).

Membongkar Biaya Ekonomi Tinggi dan Ketidakpastian Regulasi

Dalam kacamata Kadin Indonesia, penahan utama laju akselerasi industri domestik saat ini adalah tingginya beban biaya operasional dan kepastian usaha. Permasalahan ini bersumber dari regulasi yang terlalu ketat, proses perizinan yang birokratis dan panjang, ketidakpastian arah kebijakan, tumpang tindihi kewenangan antarlembaga, hingga belum optimalnya tata kelola birokrasi.

Dunia usaha memerlukan kepastian jangka panjang, terutama pada kebijakan krusial seperti perpajakan, perdagangan, dan penetapan tarif sektoral. Kebijakan-kebijakan tersebut seharusnya tidak didesain untuk kepentingan jangka pendek semata, melainkan dirancang sebagai instrumen daya saing guna menarik modal berkualitas tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif serta transfer teknologi.

Di samping reformasi domestik, Kadin mengingatkan pentingnya menjaga orientasi pasar luar negeri (outward looking) di tengah fragmentasi perdagangan dunia. Keterbukaan terhadap investasi asing dan jejaring produksi global dinilai menjadi kunci utama dalam mendongkrak produktivitas serta daya saing industri nasional.

Buku Putih 2026: Peta Jalan Solusi dari Dunia Usaha

Sebagai langkah konkret merespons persoalan tersebut, Kadin Indonesia bersama Anggota Luar Biasa (ALB) dan kalangan pengusaha daerah meluncurkan Buku Putih Hambatan dan Solusi Dunia Usaha Tahun 2026. Dokumen strategis ini menyusun pemetaan komprehensif atas kendala nyata yang dihadapi para pelaku usaha di lapangan.

Berdasarkan hasil survei aspirasi dan kajian komisi, isu Keuangan dan Pembiayaan menjadi perhatian terbanyak dengan memuat 13 isu utama dan 60 rekomendasi solusi. Sektor lain yang mendominasi meliputi:

Persaingan Usaha: 12 isu dan 45 rekomendasi.
Ekspor-Impor: 10 isu dan 39 rekomendasi.
Logistik: 10 isu utama.

Buku Putih ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam melakukan reformasi struktural, harmonisasi kebijakan pusat-daerah, serta percepatan digitalisasi layanan perizinan demi memuluskan jalan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.