Humanika Desak Semua Pihak Kawal Kepemimpinan Prabowo Hingga Akhir Masa Jabatan

Stabilitas Pemerintahan Dituntut Demi Konsolidasi Demokrasi

Pendiri sekaligus Ketua pertama Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Bursah Zarnubi, mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pihak politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Ia meminta publik memberikan ruang dan kesempatan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan mandat kepemimpinannya hingga tuntas tanpa diwarnai gejolak yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Bursah dalam agenda Reuni dan Silaturahmi 36 Tahun Humanika yang berlangsung di Cilandak, Jakarta Selatan. Menurutnya, proses pergantian kekuasaan nasional harus tetap berjalan sesuai dengan siklus konstitusional yang berlaku demi menjamin kepastian hukum dan dinamika pembangunan.

“Minimal siklus lima tahun itu dijaga. Kita mesti mempertahankannya agar pemerintahan tidak terus jatuh bangun yang berisiko merusak konsolidasi demokrasi,” ujar Bursah, yang saat ini juga mengemban amanat sebagai Bupati Lahat dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Ia menekankan bahwa dukungan terhadap keberlangsungan kepemimpinan nasional sangat krusial, terutama agar program-program strategis yang digagas pemerintah saat ini dapat terealisasi secara maksimal sebelum dilakukan evaluasi berkala sesuai mekanisme pemilu.

Jejak Aktivisme Humanika dan Pengawalan Konstitusi

Sebagai organisasi yang lahir pada 1990 di tengah ketatnya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) era Orde Baru, Humanika menegaskan komitmennya untuk tetap menjadikan demokrasi dan nilai-nilai konstitusi sebagai fondasi utama gerakan.

Wakil Ketua Dewan Pembina Humanika, Andrianto, menjelaskan bahwa organisasi yang berawal dari kelompok studi intelektual ini memiliki rekam jejak panjang dalam mengawal dinamika kebangsaan, termasuk berkontribusi dalam gelombang gerakan yang melahirkan Reformasi 1998.

“Peristiwa Reformasi ’98 merupakan hasil dari rangkaian perjuangan panjang yang telah dirintis jauh sebelumnya. Karena itu, regenerasi aktivis menjadi sangat penting agar nilai-nilai perjuangan tidak terputus dan tetap relevan dengan tantangan zaman,” kata Andrianto.

Mengusung tema “Solidaritas, Sinergi, Kolaborasi” serta semangat #AktivisSepanjangMasa, Reuni 36 Tahun Humanika menjadi momentum konsolidasi antar-generasi aktivis. Andrianto menegaskan bahwa sikap kritis aktivis era kini harus diwujudkan melalui pengawalan yang konstruktif terhadap pemerintahan yang sah.

Mengawal Program Kesejahteraan Rakyat

Dalam pandangannya, pengawalan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga mencakup peninjauan kritis dan objektif terhadap berbagai program prioritas nasional. Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Andrianto menilai program-program sosial-ekonomi tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dan memperkuat perekonomian di tingkat tapak.

“Program-program kesejahteraan rakyat harus kita lihat dalam kerangka pelaksanaan amanat pasal-pasal konstitusi. Tugas elemen masyarakat dan para aktivis adalah memastikan seluruh kebijakan sosial tersebut dapat terimplementasi secara tepat sasaran, transparan, dan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat luas,” pungkasnya.