BATAM — Di balik ambisi Kota Batam menjadi pusat infrastruktur digital nasional, ancaman krisis air bersih kian membayangi kehidupan warganya. Pembangunan beruntun proyek pusat data (data center) berinvestasi fantastis kini berhadapan langsung dengan jeritan masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses air bersih.
Ratusan warga Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, mendatangi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa untuk menggelar aksi protes. Mayoritas ibu rumah tangga ini turun ke jalan setelah pasokan air bersih ke permukiman mereka terhenti total selama kurang lebih tiga bulan.
Dewi Susanti, salah seorang warga yang ikut dalam aksi tersebut, mengungkapkan kekecewaannya karena warga tetap diwajibkan membayar tagihan bulanan meski air ledeng tidak mengalir. Ketergantungan pada bantuan tangki air dianggap bukan solusi jangka panjang.
“Kami melakukan aksi supaya air mengalir langsung ke rumah. Kami menolak air tangki karena kondisinya sering kotor, keruh, dan berbau,” tegas Dewi. Ia menambahkan bahwa gangguan pasokan air mulai terasa parah seiring maraknya pembangunan fasilitas pusat data di wilayah Nongsa.
Krisis Pasokan Air dan Penyusutan Waduk Utama
Kondisi serupa dialami Dede (32), warga perumahan Palem Raya, Batuampar. Selama hampir satu tahun, ia harus bergantung pada pengiriman air tangki setiap dua hari sekali. Air ledeng dari Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Badan Pengusahaan (BP) Batam nyaris tak pernah lagi sampai ke rumahnya, meski ia tetap membayar iuran rutin.
Sebagai wilayah kepulauan tanpa sumber air alami seperti sungai atau mata air, Batam bergantung penuh pada curah hujan yang ditampung di enam waduk utama: Sei Harapan, Nongsa, Sei Ladi, Duriangkang, Tembesi, dan Muka Kuning.
Laporan dari organisasi lingkungan Akar Bhumi Indonesia (ABI) menunjukkan adanya penurunan tinggi muka air (TMA) yang mengkhawatirkan di seluruh waduk tersebut. Di Waduk Nongsa, penyusutan air mencapai empat sentimeter per hari, dengan total penurunan hingga 4,5 meter. Tanpa turunnya hujan, cadangan air di waduk ini diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar satu bulan.
Pegiat Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan, menjelaskan bahwa krisis ini dipicu oleh menurunnya fungsi daerah tangkapan air, rendahnya curah hujan, serta lonjakan konsumsi yang melampaui kapasitas produksi.
“Berdasarkan data kebutuhan 1,39 juta penduduk Batam yang mencapai 280 juta meter kubik per tahun, sementara ketersediaan air baku hanya 139 juta meter kubik, terjadi defisit air baku hingga 50 persen. Batam sebenarnya sudah berada dalam kondisi krisis air,” ujar Hendrik.
Lonjakan Investasi Pusat Data Berkapasitas Raksasa
Di tengah keterbatasan sumber daya air, Batam justru dibanjiri investasi fasilitas pusat data. BP Batam mencatat sedikitnya 16 proyek pusat data telah mengantongi izin, dengan nilai investasi menembus US$20 miliar atau sekitar Rp320 triliun.
Sejumlah raksasa teknologi dan investor global terlibat dalam ekspansi ini, di antaranya GDS Holding/DayOne dari China, Princeton Digital Group (PDG) asal Amerika Serikat, BW Digital Singapura, hingga pemain domestik seperti Telkom Indonesia melalui NeutraDC yang bermitra dengan Singtel dan Medco Power.
Secara teknis, pusat data membutuhkan sistem pendingin berkapasitas ekstra besar untuk menjaga ribuan server agar tidak mengalami panas berlebih (overheating). Studi International Energy Agency (IEA) mencatat, satu fasilitas pusat data kapasitas 100 megawatt (MW) rata-rata mengonsumsi hingga 2 juta liter air setiap harinya. Saat seluruh pusat data di Batam beroperasi penuh, konsumsi air diperkirakan mencapai 20 hingga 50 juta liter per hari.
Manajer Riset Trend Asia, Zakki Amali, mengingatkan bahwa penempatan pusat data di kawasan berstatus water stress seperti Batam berpotensi memicu konflik sosial. “Jika tidak ada pertimbangan lingkungan yang ketat, kondisi Batam yang dahulu berkecukupan air permukaan kini terancam mengalami krisis mendalam akibat beban operasional pusat data,” kata Zakki.
Langkah BP Batam dan Imbauan Pakar Lingkungan
Menanggapi kekhawatiran publik, Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menampik tuduhan bahwa proyek pusat data menjadi penyebab utama krisis air saat ini. Ia menegaskan penurunan debit air murni disebabkan oleh faktor cuaca dan fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, memastikan alokasi air untuk kebutuhan industri dan investasi tidak akan mengorbankan hak dasar masyarakat. BP Batam saat ini tengah mengoptimalkan sistem interkoneksi jaringan pipa antarwaduk dan merencanakan pemanfaatan sumber air baru di luar waduk yang ada.
“Pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan berdampingan. Hak masyarakat atas air bersih tetap menjadi prioritas utama kami,” ujar Ariastuty.
Di sisi lain, Profesor Sumber Daya Air dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Agus Maryono, mendesak pemerintah agar menetapkan aturan ketat. Ia menyarankan agar para pengembang pusat data wajib membangun kolam penampungan air mandiri dan tidak menyedot pasokan air publik.
“Pemerintah wajib memprioritaskan kalkulasi kebutuhan domestik warga hingga 10 tahun ke depan sebelum memberikan izin pemanfaatan air skala besar kepada industri. Pembangunan dalam bentuk apa pun tidak boleh mengorbankan masyarakat,” tegas Agus.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post