MALANG TODAY – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kontroversi dengan menjanjikan uang tunai sebesar US$5.000 atau sekitar Rp88 juta kepada setiap warga negara dewasa jika Partai Republik memenangkan pemilihan paruh waktu pada November mendatang. Janji bombastis ini langsung menuai perdebatan sengit mengenai legalitas hukum serta kelayakan anggarannya yang dinilai tidak realistis.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump di hadapan para pendukungnya dalam konvensi partai di Texas. Sementara kubu Demokrat menyebutnya sebagai “janji kosong”, sejumlah pengamat dan ahli hukum mulai mempertanyakan bagaimana skema tersebut akan dijalankan.
Apakah Janji Ini Sah secara Hukum?
Berdasarkan hukum federal Amerika Serikat, memberikan uang atau materi untuk memengaruhi pilihan pemilih adalah tindakan ilegal. Meski demikian, sejumlah pakar hukum menilai pernyataan Trump masih berada di wilayah abu-abu yang legal karena kemiripannya dengan janji kampanye biasa.
Para ahli menjelaskan bahwa janji tersebut dapat dipandang mirip dengan janji pemotongan pajak yang umum dilontarkan politisi saat berkampanye. Karena uang tersebut rencananya akan dibagikan kepada semua warga dewasa tanpa memandang pilihan politik mereka, skema ini tidak serta-merta dikategorikan sebagai penyuapan langsung.
Kendati demikian, beberapa analis menilai pendekatan transaksional yang sangat eksplisit seperti ini sangat jarang terjadi dalam sejarah pemilu AS dan terkesan sangat tidak biasa.
Beban Anggaran Fantastis dan Sumber Dana yang Dipertanyakan
Rencana ini diproyeksikan membutuhkan anggaran yang luar biasa besar. Untuk membagikan uang kepada sekitar 270 juta warga dewasa di AS, pemerintah harus mengeluarkan dana hingga US$1,3 triliun atau setara dengan Rp22,8 kuadriliun. Angka fantastis ini memicu keraguan besar, terutama di tengah kondisi utang negara yang terus membantah.
Hingga saat ini, Trump belum merinci mekanisme pendanaan program tersebut. Di sisi lain, Wakil Presiden JD Vance mengisyaratkan bahwa anggaran tersebut bisa ditutupi dari pendapatan tarif impor dan tidak akan diberikan kepada warga kelas atas yang kaya raya.
Namun, data menunjukkan bahwa pendapatan tarif AS sejak awal 2025 baru mencapai sekitar US$475 miliar, bahkan sebagian harus dikembalikan setelah Mahkamah Agung membatalkan beberapa kebijakan tarif. Jumlah ini tentu masih sangat jauh dari kebutuhan anggaran yang dijanjikan.
Sejumlah ekonom senior memperingatkan bahwa Kongres AS hampir dipastikan tidak akan menyetujui anggaran sebesar itu. Mengeluarkan dana triliunan dolar di tengah defisit negara yang terus melebar dinilai sebagai langkah kebijakan fiskal yang sangat buruk dan tidak berkelanjutan.
Strategi Politik Jelang Pemilu
Banyak analis menilai manuver politik ini sengaja dilontarkan Trump sebagai strategi jangka pendek untuk mendongkrak elektabilitas Partai Republik. Dengan sisa waktu kampanye yang kurang dari dua bulan, hasil jajak pendapat saat ini dilaporkan kurang menguntungkan bagi kubu Republik.
Langkah menjanjikan bantuan tunai menjelang pemilu sebenarnya bukan hal baru di panggung politik AS. Trump sebelumnya pernah mengusulkan pembagian cek serupa yang akhirnya tidak terealisasi. Di kubu lawan, Joe Biden juga pernah menghadapi tudingan serupa saat menjanjikan stimulus Covid-19 menjelang pemilihan Senat di Georgia pada 2021 lalu.
Menanggapi berbagai kritik dan keraguan publik, pihak Gedung Putih menyatakan optimistis bahwa Trump akan selalu memberikan hasil nyata bagi rakyat Amerika Serikat, terlepas dari keraguan para kritikus.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post