Tahun Kedua Pemerintahan Prabowo dan PR Besar Reformasi Keselamatan Maritim Indonesia

Ujian Keselamatan Pelayaran di Era Pemerintahan Presiden Prabowo

Isu keselamatan transportasi laut kembali menjadi sorotan tajam di negara kepulauan Indonesia saat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendekati tahun keduanya. Tragedi kecelakaan kapal yang terus berulang, termasuk insiden terbaliknya kapal penumpang di Laut Jawa baru-baru ini, menegaskan bahwa pembenahan sektor maritim nasional masih jauh dari kata usai dan membutuhkan penanganan lintas sektoral yang mendasar.

Pemerintah diimbau untuk tidak menyederhanakan masalah dengan terus-menerus menuding faktor cuaca buruk sebagai dalih utama. Pakar maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Raja Oloan Saut Gurning, menegaskan bahwa keselamatan transportasi laut masih dibayang-bayangi oleh persoalan klasik yang tak kunjung terurai secara berkelanjutan.

Faktor Manusia dan Lemahnya Pengawasan Sistemik

Berdasarkan data historis dan laporan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), cuaca ekstrem kerap kali dijadikan kambing hitam atas kecelakaan kapal. Padahal, analisis empiris menunjukkan bahwa kelalaian manusia (human error), lemahnya penegakan regulasi, serta ketidaklaikan armada kapal merupakan pemicu utama yang kerap terabaikan.

Sepanjang tahun 2025 saja, KNKT tercatat telah melakukan setidaknya delapan investigasi mendalam terkait insiden maritim berat. Investigasi tersebut mencakup enam kasus kapal tenggelam, satu kasus kebakaran armada, dan satu insiden tabrakan kapal. Praktik kelebihan muatan—baik penumpang maupun barang—masih menjadi kebiasaan berisiko tinggi yang rutin berulang, terutama pada masa mudik dan libur nasional.

Masalah mendasar lainnya terletak pada proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Otoritas pelabuhan dinilai sering kali menerbitkan dokumen penting ini sekadar sebagai formalitas administratif tanpa disertai pemeriksaan fisik kapal secara menyeluruh dan ketat di lapangan. Keselamatan operasional dan kelaikan fisik armada kerap terbelakang demi memenuhi persyaratan di atas kertas.

Penerapan Digitalisasi dan Audit Independen Armada

Untuk menutup celah manipulasi manual, pakar merekomendasikan intervensi teknologi secara menyeluruh dalam sistem pelayaran nasional. Salah satunya adalah penguncian sistem penerbitan izin layar ke dalam platform digital terintegrasi guna mencegah negosiasi manual di lapangan.

Langkah konkret yang diusulkan mencakup pembenahan sistem berikut:

Sistem Tiket Digital Terintegrasi: Penerapan digitalisasi penuh pada tiket penumpang berbasis nomor NIK KTP yang terhubung langsung dengan sistem pintu masuk pelabuhan. Hal ini bertujuan memastikan kesesuaian pasti antara data tiket, manifest resmi, dan jumlah riil penumpang di atas kapal.
Sensor Penimbangan Otomatis: Pemasangan sensor beban otomatis di pelabuhan untuk kapal jenis roll-on/roll-off (Ro-Ro) yang mengangkut kendaraan. Beban yang melebihi kapasitas tonase kotor terdaftar harus secara otomatis ditolak oleh sistem tanpa kompromi manual.
Audit Keselamatan Independen: Pelaksanaan audit independen berkala terhadap sistem proteksi kebakaran dan stabilitas kapal, alih-alih hanya mengandalkan survei tahunan rutin yang dinilai kurang memadai.

Dilema Finansial Operator dan Solusi “Maritime Fund”

Tentu saja, modernisasi dan pengetatan standar keselamatan ini membutuhkan investasi finansial yang tidak sedikit. Mayoritas operator kapal sebenarnya tidak secara sengaja mengabaikan faktor keselamatan. Namun, margin keuntungan yang tergerus akibat tarif angkutan yang terlalu rendah membuat mereka kesulitan membeli armada baru atau melakukan perawatan kapal sesuai standar tinggi.

Guna mengatasi kebuntuan ekonomi yang dialami para pengusaha pelayaran, pemerintah didorong untuk menghadirkan skema pembiayaan khusus. Salah satu solusi strategis yang ditawarkan adalah pembentukan dana maritim (maritime fund).

Melalui skema ini, perbankan nasional diharapkan dapat menyalurkan pinjaman berbunga rendah yang dikhususkan bagi pembangunan armada kapal baru di galangan kapal dalam negeri, sekaligus mendanai proses verifikasi kelaikan dan perbaikan armada secara berkelanjutan. Skema finansial ini menjadi kunci agar pengawasan ketat di lapangan dapat berjalan seiring dengan kemampuan industri pelayaran nasional.