Ancaman Tekanan Daya Beli Kelas Menengah dan Bayang-bayang Beban Berat Pemerintah

Daya Beli Kelas Menengah Tergerus, Pemerintah Didesak Beri Stimulus Langsung

Kelompok masyarakat kelas menengah di Indonesia kini menghadapi tekanan ekonomi yang kian berat akibat akumulasi beban pajak dan lonjakan biaya hidup. Para pengamat mengingatkan bahwa pemerintah harus segera mengubah pendekatan kebijakan agar tidak terus-menerus menjadikan kelompok ini sebagai tulang punggung penerimaan negara tanpa memperhatikan daya beli mereka.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Ramli, menegaskan bahwa kelas menengah tidak boleh terus dipasok dengan berbagai wacana pungutan baru, seperti rencana pengenaan pajak pada makanan minuman hingga minuman berpemanis dalam kemasan. Menurutnya, menekan kelas menengah secara berlebihan dapat mematikan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kelas menengah ini tidak bisa ditekan terus dari sisi pajak. Kebijakan terhadap mereka seharusnya tidak semata-mata dilihat dari potensi penerimaan negara, karena konsumsi rumah tangga adalah penggerak utama perekonomian di mana kelompok ini paling aktif membelanjakan pendapatannya,” ujar Dipo dalam sebuah forum diskusi digital.

Efek Pengganda Konsumsi dan Usulan Bantuan Tunai

Dipo menjelaskan pentingnya menjaga tingkat konsumsi kelas menengah karena kelompok ini menciptakan multiplier effect atau efek pengganda yang signifikan terhadap perputaran roda ekonomi. Ketika kelas menengah berbelanja, sektor-sektor usaha derivatif di bawahnya—seperti industri manufaktur, UMKM, hingga pemasok bahan baku—turut tergerak dan bertahan hidup.

Sebagai langkah konkret untuk memulihkan perekonomian, Dipo mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemberian stimulus langsung yang menyasar daya beli masyarakat secara cepat.

“Solusi yang paling ringkas untuk saat ini adalah memberikan bantuan tunai langsung (cash transfer) agar mereka memiliki kapasitas untuk kembali berbelanja dan menggerakkan pasar,” tambahnya.

Tekanan Merata pada Pegawai Swasta dan ASN

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dan akademisi Hendri Satrio menyoroti bahwa spektrum kelas menengah tidak hanya terbatas pada pekerja di sektor swasta, tetapi juga mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai kelompok ASN kerap luput dari perhatian, padahal mereka juga merasakan himpitan ekonomi yang sama beratnya.

“Kelas menengah itu mayoritas juga diisi oleh para ASN, bukan hanya pegawai swasta. Jika mereka terus mengalami tekanan beban kerja di kantor sekaligus tekanan biaya hidup di rumah, ruang konsumsi mereka akan semakin sempit dan berpotensi memicu kejenuhan sosial yang berdampak luas,” ungkap sosok yang akrab disapa Hensa tersebut.

Ancaman Efek Domino dan Stabilitas Sosial

Lebih lanjut, Dipo Ramli mengingatkan adanya risiko sistemik apabila pemulihan kelas menengah terus diabaikan. Tekanan yang dialami kelas menengah dipastikan akan menjalar ke kelompok masyarakat kelas bawah yang ketergantungan ekonominya sangat tinggi pada aktivitas bisnis kelas menengah.

Persoalan kelas menengah, tegas Dipo, bukan lagi sekadar dinamika kemampuan belanja rumah tangga harian, melainkan sudah menyangkut keberlangsungan tatanan ekonomi nasional dan stabilitas sosial.

“Apabila tekanan ini berlanjut tanpa penanganan yang tepat, dikhawatirkan dapat memicu gesekan sosial atau kekecewaan publik yang meluas. Jika kondisi tersebut sampai terjadi, pemerintah tentu akan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dalam menjaga stabilitas negara,” pungkasnya.