Pengacara Minta Jaksa Usut Tuntas Peran Ferry Boboho dalam Kasus Febrie Adriansyah

Persidangan Tipikor Febrie Adriansyah: Konstruksi Dakwaan Jaksa Dinilai Janggal

Sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan yang melibatkan mantan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menuai sorotan hukum. Konstruksi dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai memuat kejanggalan serius, terutama terkait penentuan peran para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Dalam persidangan tersebut, JPU mendakwa Febrie turut serta sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Namun, pengamatan kritis terhadap detail surat dakwaan justru menunjukkan adanya ketimpangan antara narasi peristiwa dan penetapan status hukum para pihak.

Sorotan Peran Aktif Ferry Yanto Hongkiriwang

Praktisi hukum sekaligus pendiri Tanoto Law Office, Markus Hadi Tanoto, memberikan catatan kritis atas materi dakwaan yang dibacakan JPU. Berdasarkan cermatan terhadap uraian kronologi, pihak yang terlihat berperan dominan dan aktif dalam rangkaian dugaan pemerasan tersebut justru adalah Ferry Yanto Hongkiriwang, bukan Febrie.

“Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa Ferry Yanto Hongkiriwang mengenal terdakwa Febrie Adriansyah yang saat itu menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus dan sedang menangani perkara PT Asuransi Jiwasraya,” ujar Markus saat memberikan pandangan hukumnya.

Atas dasar relasi kenalan tersebut, JPU kemudian mengaitkan Febrie sebagai pihak yang dianggap aktif dalam dugaan pemerasan terhadap pengusaha properti Tan Kian dengan nilai fantastis mencapai Rp55 miliar. Padahal, konstruksi peristiwa yang tertulis di dalam dakwaan tidak sepenuhnya mendukung premis tersebut.

Inisiatif Pertemuan dan Upaya Menakut-nakuti Korban

Fakta menarik yang terungkap dalam dokumen dakwaan memperlihatkan bahwa inisiatif komunikasi awal bukan datang dari pihak Febrie maupun Ferry, melainkan dari pihak Tan Kian sendiri. Tan Kian diketahui meminta bantuan sosok bernama Lucy Kweek untuk memfasilitasi pertemuan dengan Ferry, tanpa melibatkan interaksi langsung dengan Febrie di tahap awal.

Selanjutnya, narasi dakwaan memperjelas interaksi destruktif yang dilakukan oleh Ferry terhadap Tan Kian. Ferry terbukti melakukan intimidasi psikologis secara langsung kepada pengusaha properti tersebut untuk memuluskan aksi pemerasan.

“Ini dipertegas bahwa Ferry kemudian menakut-nakuti Tan Kian dengan menyampaikan kalimat intimidatif, ‘Koko bisa jadi tersangka’,” tegas Markus mengutip isi dokumen dakwaan.

Pertanyakan Status Hukum Pihak Lain yang Belum Tersangka

Melihat fakta-fakta yang terurai jelas dalam berkas dakwaan penuntut umum, Markus mempertanyakan konsistensi penegakan hukum dalam penanganan perkara ini. Ia menilai ada tebang pilih penetapan status hukum mengingat besarnya peran Ferry dalam mengeksekusi dugaan pemerasan tersebut.

“Rangkaian peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan justru menunjukkan adanya peran aktif Ferry Yanto Hongkiriwang. Dari sini timbul pertanyaan mendasar, mengapa Ferry tidak turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” pungkasnya.

Proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini diperkirakan akan terus menyedot perhatian publik, seiring dengan dibukanya pembuktian materiil mengenai sejauh mana keterlibatan langsung para entitas yang terseret dalam kasus korupsi penanganan perkara Asuransi Jiwasraya tersebut.