MALANG TODAY — Perbedaan mencolok antara data kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia kembali memicu perdebatan publik. Sementara BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 8,07 persen atau sebanyak 22,93 juta jiwa pada Maret 2026, Bank Dunia justru memproyeksikan sekitar 64,2 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Perbedaan drastis ini menyoroti standar perhitungan BPS yang dinilai sejumlah pengamat sudah usang dan kurang mencerminkan realita kerentanan ekonomi masyarakat di lapangan.
Perbedaan Mendasar Standar Perhitungan
BPS menegaskan bahwa data milik mereka dan Bank Dunia tidak dapat dibandingkan secara langsung karena menggunakan indikator serta tujuan yang berbeda. BPS menerapkan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN) yang dipertahankan sejak tahun 1998. Melalui metode ini, garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan pengeluaran minimum untuk makanan dan nonmakanan, dengan nilai terakhir sebesar Rp22.308 per orang per hari.
Sebaliknya, Bank Dunia memakai acuan garis kemiskinan internasional sebesar US$8,30 per orang per hari berbasis Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) tahun 2021. Angka ini dirancang khusus untuk mengukur kesejahteraan negara-negara berpendapatan menengah ke atas, termasuk Indonesia. Nilai US$8,30 PPP tersebut setara dengan pengeluaran sekitar Rp42.036 per hari, bukan dihitung dari kurs pasar valuta asing biasa.
Standar Usang yang Mengabaikan Kerentanan
Sejumlah peneliti dan pengamat kebijakan sosial menilai standar yang digunakan BPS terlalu rendah. Standar pengeluaran makanan BPS dikalkulasikan dari pemenuhan 2.100 kalori per hari, yang setara dengan konsumsi dasar tanpa menjamin kecukupan gizi. Kondisi ini dinilai berisiko mengabaikan ancaman masalah kesehatan jangka panjang seperti tengkes (stunting).
Direktur Lembaga Kajian Next Policy, Yusuf Wibisono, menyebutkan bahwa Garis Kemiskinan BPS sebenarnya hanya setara dengan US$3,2 PPP per orang per hari. Angka ini berada sangat tipis di atas ambang kemiskinan ekstrem internasional (US$3,00 PPP). Akibatnya, banyak warga yang secara riil hidup rentan dan miskin, namun tergolong “tidak miskin” secara statistik.
Selain itu, sistem pendataan BPS kerap terkecoh oleh variabel kepemilikan aset. Sebagai contoh, pekerja informal atau pengemudi ojek daring yang menggunakan kendaraan sewaan atau pinjaman sering kali secara otomatis dimasukkan ke dalam kategori ekonomi menengah ke atas.
Realita Lapangan dan Sengkarut Data Bansos
Kondisi di lapangan menunjukkan banyak masyarakat berada di batas tipis ketidakamanan ekonomi. Meski memiliki pendapatan mingguan atau bulanan yang secara statistik melebihi batas BPS, mereka hidup sangat hemat, tidak memiliki jaminan finansial, serta amat rentan terjerat utang atau pinjaman daring saat dilanda krisis keuangan.
Masalah lain yang muncul adalah klasifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai belum akurat. Pemeringkatan kesejahteraan berbasis desil kerap memicu salah sasaran bantuan sosial (bansos). Kasus seperti pekerja informal lansia atau pengayuh becak yang mendadak kehilangan hak bansos dan jaminan kesehatan gratis karena namanya bergeser ke desil kesejahteraan tinggi menjadi bukti nyata ketidaksesuaian data lapangan.
Usulan Solusi dan Barikade Politik
Guna mengatasi persoalan ini, sejumlah lembaga kajian menawarkan formulasi baru. Next Policy mengusulkan agar BPS menaikkan garis kemiskinan nasional menjadi sekitar US$6,25 PPP atau setara Rp1,2 juta per orang per bulan. Angka ini dinilai lebih moderat untuk mencerminkan kondisi negara berpendapatan menengah.
Sementara itu, lembaga riset The Prakarsa mendorong penerapan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Pendekatan IKM tidak hanya mengukur kemiskinan dari aspek pengeluaran uang, tetapi juga menilai tingkat deprivasi warga pada tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar kualitas hidup seperti akses air bersih, sanitasi, serta kelayakan hunian.
Kendati demikian, pergeseran indikator kemiskinan menghadapi tembok besar berupa komitmen politik. Mengubah batas garis kemiskinan secara otomatis akan melonjakkan angka warga miskin secara statistik. Hal ini kerap dihindari oleh pemegang kekuasaan karena berisiko menggerus citra keberhasilan pembangunan dan elektabilitas pemerintah.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post