MALANG TODAY – Isu dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua kembali menjadi sorotan internasional setelah tiga kepala negara dari kawasan Pasifik mengangkatnya dalam Sidang Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Sorotan tajam ini mengemuka di tengah rentetan konflik bersenjata yang terus memakan korban jiwa dari kalangan warga sipil dan aparatur sipil negara (ASN) dalam beberapa bulan terakhir.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menangani setiap dugaan pelanggaran HAM secara serius melalui mekanisme hukum nasional. Namun, situasi di lapangan menunjukkan eskalasi konflik yang belum mereda, memicu kekhawatiran mendalam akan terjadinya krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.
Siklus Kekerasan di Maybrat dan Trauma Warga Sipil
Konflik bersenjata yang pecah di Kabupaten Maybrat sejak September 2021 telah mengubah total sendi kehidupan masyarakat setempat. Banyak warga yang sempat mengungsi ke wilayah Sorong dan Kumurkek memilih kembali ke kampung halaman mereka pada tahun 2024 karena tidak sanggup menanggung biaya hidup di pengungsian, meskipun mereka harus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan.
Karel Sakof, seorang warga Kampung Sabah, Distrik Aifat Selatan, mengungkapkan betapa sulitnya bertahan hidup di tengah kepungan pos keamanan. Warga merasa ruang gerak mereka dibatasi, bahkan untuk sekadar mencari makan ke hutan atau memancing.
Kekhawatiran warga terbukti nyata saat tiga warga Maybrat—Anike Fatie, Selviana Sory, dan Silvester Assem—ditembak di dekat kebun mereka di Distrik Aifat Timur Tengah. Meski ketiga korban selamat, insiden ini memicu gelombang protes besar dari masyarakat yang menuntut pengusutan tuntas. Lembaga bantuan hukum setempat menduga pelaku penembakan merupakan oknum aparat, namun klaim tersebut dibantah oleh pihak Kodam Kasuari. Hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan atas peristiwa tersebut.
ASN Jadi Sasaran Penembakan di Wamena
Kekerasan bersenjata tidak hanya menyasar warga lokal, tetapi juga pekerja sektor publik. Di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Distrik Muliama.
Pihak TPNPB menuding para ASN tersebut sebagai agen pemerintah yang membocorkan informasi kepada militer. Tuduhan ini dibantah keras oleh Kementerian Dalam Negeri dan TNI. Salah satu korban tewas, Alfonsius Albinus, merupakan perantau asal Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang telah bekerja di Papua sejak 2017.
Kematian tragis ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kejadian ini juga memicu ketakutan massal di kalangan pegawai negeri sipil pendatang. Tercatat puluhan ASN asal NTT di Provinsi Papua Pegunungan kini mengajukan permohonan mutasi demi keselamatan jiwa mereka.
Saling Tuduh dalam Insiden Yahukimo
Insiden berdarah lainnya dilaporkan terjadi di Kabupaten Yahukimo. Persekutuan Gereja-gereja Yahukimo (PGGY) mencatat enam warga sipil menjadi korban penembakan di Kampung Samboga, Distrik Seredala. Perwakilan tokoh adat setempat memprotes keras tindakan aparat yang dinilai tidak bisa membedakan antara warga sipil yang sedang berburu malam dengan anggota milisi bersenjata.
Hingga saat ini, pihak TNI belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden di Yahukimo tersebut. Di sisi lain, wilayah Seredala memang dikenal sebagai salah satu titik rawan konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok TPNPB.
Isu Papua Menggema di Forum PBB
Kondisi keamanan di Papua akhirnya dibawa ke mimbar internasional. Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Wale, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membuka akses bagi kunjungan Komisioner HAM PBB ke Papua guna melakukan verifikasi independen atas berbagai laporan yang beredar.
Desakan serupa disuarakan oleh Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, dan Perwakilan Vanuatu untuk PBB, Odo Tovi. Mereka menegaskan bahwa kunjungan Dewan HAM PBB penting untuk membangun transparansi dan kepercayaan internasional.
Menanggapi desakan tersebut, diplomat Indonesia di PBB, Nona Gae Luna, menyatakan bahwa Indonesia memiliki lembaga nasional yang kredibel seperti Komnas HAM untuk menyelesaikan persoalan domestik. Indonesia juga menuding balik negara-negara Pasifik bersikap selektif karena mengabaikan fakta kekerasan dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil dan ASN di Papua.
Solidaritas Pasifik dan Kompleksitas Politik Hukum
Dukungan negara-negara Pasifik terhadap isu Papua tidak lepas dari ikatan solidaritas ras Melanesia yang kuat di kawasan tersebut. Namun, dalam tingkat kebijakan formal, organisasi regional seperti Forum Kepulauan Pasifik tetap menegaskan penghormatan mereka terhadap kedaulatan penuh Indonesia atas Papua.
Pakar Hukum HAM Internasional Universitas Gadjah Mada, Heribertus Jaka Triyana, menjelaskan bahwa diplomasi di Sidang Umum PBB memang tidak menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum, melainkan tekanan politik. Menurutnya, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban utama untuk menyelesaikan masalah ini di tingkat nasional terlebih dahulu melalui penegakan hukum yang objektif dan transparan.
Ia juga menyoroti politik hukum Indonesia yang konsisten menghindari pelabelan situasi di Papua sebagai konflik bersenjata non-internasional, demi mencegah pengakuan kesetaraan kedudukan hukum antara pemerintah dengan kelompok pemberontak di mata hukum internasional.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post