Erdogan Kritik Hak Veto PBB dan Tegaskan Dunia Lebih Besar dari Lima Negara Anggota Tetap

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memanfaatkan panggung Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, untuk melontarkan kritik keras terhadap tata kelola global saat ini. Dalam pidatonya pada Selasa (22/9/2026), Erdogan secara tegas menuntut reformasi mendasar pada struktur Dewan Keamanan (DK) PBB yang dinilai tidak lagi relevan dengan prinsip keadilan internasional.

Gugat Dominasi Lima Negara Tetap

Erdogan menyoroti ketimpangan kekuasaan di DK PBB yang memberikan hak istimewa kepada lima negara anggota tetap. Menurutnya, sistem yang menempatkan nasib lebih dari 190 negara anggota di bawah keputusan segelintir kekuatan besar tersebut telah mengikis kepercayaan dunia terhadap lembaga internasional.

“Dunia lebih besar dari lima,” tegas Erdogan di hadapan para pemimpin dunia. Ia menekankan bahwa jika PBB ingin mempertahankan legitimasinya sebagai penjaga perdamaian dan keamanan global, maka reformasi yang mengedepankan prinsip kesetaraan antarnegara menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.

Kecam Tragedi Kemanusiaan di Gaza

Isu Palestina menjadi salah satu poin sentral dalam pidato Erdogan. Ia menggambarkan kondisi di Jalur Gaza sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam dalam sejarah modern. Berdasarkan data yang ia sampaikan, lebih dari 74.000 warga Gaza tewas dalam tiga tahun terakhir, dengan proporsi korban anak-anak yang sangat tinggi.

Erdogan menyebut Gaza sebagai “kuburan anak-anak terbesar di dunia” sekaligus wilayah dengan tingkat amputasi anak tertinggi akibat konflik. Ia secara terbuka menuduh Israel menjalankan “mentalitas genosida” dan mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan agar rekonstruksi Gaza dapat segera dimulai. Turki tetap berkomitmen mendukung kedaulatan Palestina berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Seruan Diplomasi untuk Konflik Global

Selain Gaza, Erdogan menyoroti eskalasi konflik di berbagai belahan dunia, mencatat bahwa 12 bulan terakhir merupakan periode paling berdarah dalam tiga dekade terakhir dengan lebih dari 60 titik konflik aktif. Krisis di Ukraina, Myanmar, Darfur, hingga Lebanon menjadi perhatian serius dalam pidatonya.

Ia menegaskan bahwa hukum internasional harus berlaku universal, tanpa diskriminasi antara negara kuat dan lemah. Terkait perang Rusia-Ukraina, Erdogan menyatakan dukungan bagi kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, sembari terus berupaya menjaga stabilitas keamanan pelayaran di Laut Hitam dan ketahanan pangan global.

Tantangan Teknologi dan Lingkungan

Di luar isu geopolitik, Erdogan juga menyoroti ancaman perubahan iklim dan tantangan perkembangan kecerdasan buatan (AI). Ia menyerukan pembentukan kerangka hukum internasional untuk mengatur AI agar tetap berorientasi pada kemanusiaan. Sebagai langkah konkret, Turki akan menjadi tuan rumah COP31 di Antalya pada November mendatang untuk mendorong komitmen pendanaan dan transfer teknologi bagi penanganan krisis iklim.

Menutup pidatonya, Erdogan memberikan refleksi filosofis mengenai masa depan dunia. “Yang mudah adalah memukul kegelapan. Yang sulit adalah menyalakan lilin yang akan mengusir kegelapan,” ujarnya, mengajak para pemimpin dunia untuk memilih jalan solidaritas dan keadilan di tengah ketidakpastian global.

Penguatan Aliansi Strategis dengan Qatar

Di sela-sela agenda PBB, Erdogan melakukan pertemuan tertutup dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan kerja sama bilateral di sektor investasi, perdagangan, energi, dan industri pertahanan. Kedua pemimpin juga membahas langkah strategis untuk merespons gejolak di Timur Tengah, khususnya dalam menjaga ketahanan rantai pasok energi dan stabilitas kawasan melalui diplomasi intensif.