Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung Posko Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok di Lapangan Kantor Bupati Solok pada Jumat (25/9/2026). Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor berjalan cepat, terpadu, serta tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa langkah pemerintah tidak boleh berhenti sekadar saat genangan air mulai surut. Menurutnya, fase krusial berikutnya adalah percepatan pembersihan sisa-sisa material banjir guna memulihkan konektivitas dan roda kehidupan warga.
Fokus Pembersihan Material dan Fasilitas Publik
Wapres Gibran Rakabuming Raka menginstruksikan seluruh tim gabungan di lapangan untuk memprioritaskan pembersihan endapan lumpur, pasir, kayu, hingga batu-batuan yang memutus akses jalan dan merusak permukiman.
“Penanganan tidak selesai saat air surut. Lumpur, pasir, batu, kayu, dan longsoran harus dibersihkan. Prioritas pembersihan material banjir di permukiman, jalan, jembatan, masjid, lahan pertanian, serta fasilitas umum,” tegas Wapres di hadapan jajaran pemerintah daerah dan unsur Satgas Penanggulangan Bencana.
Selain pembersihan fisik, aspek kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem turut menjadi sorotan. Wapres meminta sinergi antara pemerintah daerah dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperkuat. Informasi terkait potensi cuaca buruk dan ancaman bencana susulan harus disebarluaskan secara masif dan mudah dipahami oleh masyarakat yang tinggal di zona rawan.
Penyelamatan Lumbung Pangan dan Sektor Pertanian
Perhatian khusus juga diberikan pada pemulihan sektor pertanian. Wapres mengingatkan bahwa Kabupaten Solok memegang peranan strategis sebagai salah satu lumbung pangan utama bagi wilayah Sumatera Barat maupun secara nasional. Kerusakan lahan pertanian akibat terjangkau banjir bandang diyakini akan mengganggu ketahanan pangan jika tidak segera ditangani.
“Solok merupakan salah satu lumbung pangan untuk Sumbar dan Nasional, pemulihan lahan pertanian harus menjadi prioritas agar warga bisa kembali bertani,” ujar Gibran.
Skema Keringanan Cicilan dan Restrukturisasi Kredit Warga
Guna meringankan beban ekonomi warga terdampak yang kehilangan mata pencaharian sementara, Pemerintah Pusat mendorong skema penundaan atau keringanan pembayaran cicilan. Keringanan ini disasar bagi masyarakat yang menjadi nasabah program PNM Mekaar maupun bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Mungkin ada beberapa warga yang menjadi nasabah PNM Mekaar atau yang lainnya. Warga yang memiliki cicilan di bank Himbara mana pun, selama masa kebencanaan mendapatkan sedikit keringanan,” ungkapnya.
Wapres secara khusus meminta Bupati Solok untuk segera melakukan pendataan secara rinci mengenai warga yang membutuhkan bantuan relaksasi pembiayaan tersebut agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
“Jadi warga tidak diberatkan. Ini nanti Pak Bupati mohon didata siapa saja warganya, sekiranya nanti membutuhkan bantuan restrukturisasi, nanti bisa kita penuhi,” tambahnya.
Mengakhiri kunjungan kerjanya, Wapres menegaskan bahwa seluruh catatan, kendala operasional, dan aspirasi masyarakat di lapangan akan segera dihimpun untuk dilaporkan secara langsung kepada Presiden guna menentukan kebijakan penanganan lebih lanjut di tingkat pusat.
Malang Today, lifestyle news and magazine platform that covers mix of Malang Society and Culture style with fresh and Update.
Discussion about this post