MALANG TODAY – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 mencatatkan rekor sebagai salah satu bencana ekologis terparah dalam lebih dari satu dekade terakhir. Bencana ini tidak hanya menghanguskan ratusan ribu hektare lahan di berbagai provinsi, tetapi juga menelan korban jiwa, memicu kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah, dan memicu kritik tajam terhadap efektivitas mitigasi pemerintah.
Kritik tersebut memuncak seiring keputusan pemerintah yang sempat membiarkan kekosongan lembaga khusus pengelola gambut pasca-berakhirnya masa kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada akhir 2024, sebelum akhirnya kembali membentuk badan baru di bawah koordinasi kepresidenan.
Duka Korban Jiwa dan Kerugian Ekonomi Ratusan Triliun
Dampak karhutla tahun ini dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah terdampak. Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, seorang ketua relawan pemadam kebakaran, Akhmad Rizani (53), meninggal dunia usai berjuang memadamkan api di lapangan. Rizani mendadak tumbang akibat pecah pembuluh darah yang diduga dipicu oleh kelelahan ekstrem dan paparan asap pekat saat bertugas.
Data Kementerian Kesehatan mencatat, karhutla yang melanda setidaknya tujuh provinsi telah berdampak pada lebih dari 12,5 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, ratusan orang mengalami luka berat dan ringan, serta empat orang dilaporkan meninggal dunia di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Sektor ekonomi warga juga hancur. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, seorang petani bernama Kasman harus kehilangan empat hektare kebun buah yang menjadi sumber penghidupan utamanya. Seluruh tanaman durian, alpukat, dan pepaya miliknya hangus terbakar dalam hitungan jam. Berdasarkan estimasi Lembaga Center for Economic and Law Studies (Celios), kerugian ekonomi dan biaya kesehatan nasional akibat karhutla sepanjang Januari hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai Rp123,1 triliun.
Intensitas Karhutla Mendorong Kritik Pegiat Lingkungan
Data pemetaan satelit Mapbiomas Fire menunjukkan luas karhutla nasional periode Januari hingga Juni 2026 telah mencapai 178.232 hektare. Dari total area yang terbakar, sekitar 22 persen berada di ekosistem lahan gambut, dan sebagian lainnya melahap kawasan konsesi serta area yang terhubung dengan program pembangunan jaringan pangan.
Pegiat lingkungan menilai krisis tahun ini dipicu oleh lemahnya tindakan pencegahan dini, penegakan hukum terhadap korporasi yang terbilang tebang pilih, serta dampak penghentian pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut—seperti sumur bor dan sekat kanal—yang sebelumnya dikelola oleh BRGM.
Di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, warga lokal yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api memaparkan bahwa ribuan sumur bor dan sekat kanal terbiarkan tanpa perawatan sejak awal tahun. Kondisi gambut yang mengering di bawah permukaan tanah membuat api sangat mudah menyebar dan sulit dipadamkan meski permukaan atas terlihat sudah dingin.
Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Gambut Baru
Menanggapi situasi yang terus memburuk dan sulitnya pemadaman akibat tingginya intensitas kabut asap, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama puluhan akademisi dan pakar gambut di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah resmi membentuk lembaga baru bernama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Lembaga ini dirancang berada langsung di bawah komando Presiden dengan melibatkan unsur profesional dan akademisi, serta dukungan anggaran khusus guna mempercepat pemulihan ekosistem gambut nasional.
Pemerintah menargetkan enam provinsi utama sebagai prioritas penanganan karhutla berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, para pengamat menekankan bahwa keberadaan badan baru ini harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang dan komitmen nyata dalam menjaga ekosistem lahan basah secara berkelanjutan.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post