Atasi Karhutla, Prabowo Perintahkan Mobilisasi 300 Perusahaan untuk Respon Cepat

JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengambil langkah agresif untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama hampir dua bulan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan penanganan krisis di enam provinsi prioritas, sementara sektor swasta mulai dikerahkan secara masif, termasuk pelibatan sekitar 300 perusahaan di Kalimantan Selatan.

Instruksi tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan kondisi terkini di enam wilayah terdampak utama, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi.

Meskipun total luas lahan yang terbakar di enam provinsi tersebut dilaporkan menyusut signifikan dari 1.000 hektar pekan lalu menjadi 209 hektar, ancaman kabut asap tebal masih mengintai beberapa daerah. Di Kalimantan Tengah, misalnya, penurunan jarak pandang akibat asap sempat mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Tjilik Riwut selama sepekan terakhir.

Optimalisasi Operasi Darat dan Udara

Menanggapi situasi di lapangan, Presiden Prabowo meminta seluruh instansi terkait untuk meningkatkan intensitas pemadaman. Langkah ini mencakup perluasan operasi darat, optimalisasi armada pemadam udara (water bombing), hingga kelanjutan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama kondisi atmosfer memungkinkan.

Guna mempercepat proses pemadaman di titik-titik krisis, Kepala Negara juga menginstruksikan jajarannya menyiapkan opsi pengerahan pesawat pemadam dengan kapasitas muatan air yang jauh lebih besar.

Sementara itu, strategi kolaboratif diterapkan di Kalimantan Selatan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa pemerintah menggandeng sekitar 300 entitas bisnis untuk diterjunkan langsung ke zona rawan kebakaran, membackup penanganan terpadu bersama instansi pemerintah.

“Kami melibatkan tidak kurang dari 300 perusahaan di Kalimantan Selatan untuk berkontribusi aktif dalam upaya pemadaman kebakaran ini,” ujar Hanif saat memberikan keterangan resmi.

Strategi Serentak di Area Peatland Rentan

Pemerintah menargetkan pemadaman total di titik panas utama Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai Ring 1, dapat rampung dalam tempo satu hingga dua minggu. Wilayah ini mencakup sekitar 3.000 hektar lahan gambut terdegradasi yang memiliki tingkat kesulitan pemadaman sangat tinggi.

Percepatan pemadaman menjadi krusial mengingat pasokan air permukaan di area terdampak kian terbatas. Setiap harinya, sebanyak 3.500 personel gabungan diterjunkan dengan dukungan lebih dari 300 unit pompa air dan 30 unit alat berat.

Namun, kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan adalah kemunculan titik api baru secara beruntun di lokasi berbeda setelah titik sebelumnya berhasil dipadamkan. Fenomena ini menguras stamina personel, ketersediaan alat, hingga logistik penanggulangan.

“Begitu api di satu titik berhasil dipadamkan, titik baru muncul di lokasi lain akibat keterbatasan personel, peralatan, dan logistik. Oleh karena itu, pengerahan sumber daya kini dilakukan secara serentak di seluruh titik panas yang terdeteksi untuk mencegah meluasnya sebaran api,” jelas Hanif.

Solusi Jangka Panjang dan Ketahanan Lanskap

Keterlibatan 300 perusahaan swasta tersebut tidak hanya terbatas pada aksi pemadaman darurat, tetapi juga mencakup pembentukan pos pemantau karhutla berbasis masyarakat di zona risiko tinggi. Pos ini difungsikan untuk memperkuat patroli rutin dan deteksi dini, termasuk mengantisipasi indikasi pembukaan lahan dengan cara dibakar secara sengaja.

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, pemerintah merancang pembangunan sekat kanal (canal blocking) dan sumur air tanah di wilayah-wilayah yang rawan mengalami krisis air. Langkah infrastruktur ekologis ini diambil karena pemerintah menyadari Operasi Modifikasi Cuaca memiliki keterbatasan yang sangat bergantung pada tingkat kelembapan udara.

“Solusi permanen yang harus kita kejar adalah menyiapkan lanskap wilayah yang tangguh dan memiliki daya tahan tinggi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan,” pungkas Hanif.