Program Padat Karya Jadi Tumpuan Utama Pemulihan Ekonomi Warga Terdampak Banjir

PADANG — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengoptimalkan skema program padat karya dalam percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang yang menerjang Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Langkah ini tidak hanya berfokus pada efisiensi pembersihan infrastruktur publik dan permukiman, tetapi juga dirancang sebagai instrumen stimulasi ekonomi langsung bagi warga terdampak.

Melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, pemerintah melibatkan warga lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pembersihan sisa-sisa material lumpur. Sebagai imbalannya, masyarakat menerima insentif tunai yang diharapkan mampu menjaga daya beli dan menopang pendapatan rumah tangga di masa krisis pascabencana.

Strategi Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa integrasi skema padat karya dalam penanganan tanggap darurat merupakan komitmen pemerintah untuk menghadirkan solusi ganda: percepatan perbaikan lingkungan sekaligus jaring pengaman sosial-ekonomi. Model intervensi ini sebelumnya juga sukses diterapkan dalam penanggulangan bencana di wilayah Aceh dan Sumatra Utara.

“Kami memanfaatkan program padat karya di Ditjen Prasarana Strategis terutama untuk membersihkan kawasan perumahan masyarakat. Warga terdampak dilibatkan langsung dan berhak menerima insentif tunai. Skema ini menjangkau pemukiman, fasilitas ibadah, hingga fasilitas umum lainnya,” ujar Menteri Dody dalam keterangan resminya.

Inisiatif ini memberikan jaminan finansial temporer bagi pekerja harian atau warga yang terpaksa menghentikan aktivitas ekonomi rutinnya akibat dampak banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pertengahan Oktober 2026 lalu.

Progres Pemulihan Fasilitas Publik Capai 100 Persen

Berdasarkan pemetaan teknis di lapangan, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatra Barat telah mengidentifikasi dan menangani puluhan titik kerusakan di area terdampak utama, mencakup Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumbar, Rifi Firdaus Lustika, memaparkan bahwa dari hasil survei di 33 titik fasilitas publik, penanganan diprioritaskan pada lokasi yang mengalami dampak terparah.

“Dari 33 titik yang disurvei, penanganan intensif dilakukan di tujuh lokasi prasarana peribadatan, meliputi dua masjid dan lima mushola. Saat ini, pembersihan di seluruh sarana ibadah tersebut telah rampung 100 persen dan sudah difungsikan kembali oleh masyarakat,” ungkap Rifi.

Sementara untuk pembersihan infrastruktur jalan dan pengangkatan material berat di kawasan permukiman seperti Lumin Park dan Kampung Tanjung, pemeringkatan pekerjaan dilakukan secara kolaboratif: pembersihan sisa lumpur dalam rumah menggunakan tenaga kerja padat karya warga, sedangkan koridor jalan utama diselesaikan dengan dukungan alat berat.

Perluasan Jangkauan hingga Pesisir Selatan

Selain berfokus di Kota Padang, intervensi tanggap darurat Kementerian PU juga menjangkau Kabupaten Pesisir Selatan. Di wilayah ini, tim teknis mencatat terdapat sembilan lokasi fasilitas umum dan permukiman yang tertimbun endapan lumpur pekat.

Saat ini, seluruh pengerjaan pembersihan di Kabupaten Pesisir Selatan dilaporkan telah selesai sepenuhnya. Pemerintah optimistis, tuntasnya pembersihan prasarana dasar yang diimbangi dengan penyaluran insentif padat karya ini dapat mempercepat konsolidasi ekonomi daerah dan mengembalikan aktivitas bisnis warga ke kondisi normal.